Doctors Associates Inc Gugat Merek Subway Pengusaha Lokal - Sengketa Merek Subway

NERACA

Jakarta – Sengketa pembatalan merek kembali terjadi dan kali ini terjadi pada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Doctors Associates Inc yang melayangkan gugatan pembatalan merek Subway milik pengusaha lokal bernama Yohanes Wendy Tjiof yang berasal dari Pluit, Jakarta Utara. Perkara pembatalan merek ini tercatat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran 08/Pst.sus-merek/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 18 Februari 2014 lalu.

Dalam berkas gugatan, perusahaan milik kliennya adalah perusahaan terkenal asal Amerika Serikat (AS) dan pemilik merek satu-satunya merek dagang dan merek jasa "Subway" yang terkenal di dunia internasional. Bahkan keberadaan merek Subway milik penggugat telah dilindungi perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. 

Selain itu, merek Subway punya Doctors Associates telah dikukuhnya lewat PN Jakarta Pusat No.28/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No.736K/Pdt.Sus/2009 yang menyatakan bahwa Doctors Associates sebagai pemilik dan pemakai pertama merek Subway yang terkenal di dunia internasional,” kata Kuasa hukum Doctors Associates, Damar Swarno Dwipo di Jakarta, Selasa (25/3).

Damar pun mengatakan merek Subway milik kliennya telah terdaftar di banyak negara. Salah satunya terdaftar di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada 10 Oktober 2013 dengan No.Agenda J002012048402 untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk dalam kelas 35 yaitu toko-toko, agen grosir, jasa-jasa grosir dan pengecer yang berkaitan dengan penyediaan barang-barang konsumen yaitu makanan dan minuman.

“Namun tanpa sepengetahuan Doctors Associates, Yohanes Wendy telah mendaftarkan merek Subway ke Dirjen HKI dengan nomor IDM000349842 pada tanggal 29 Februari 2012 untuk melindungi jasa-jasa yang termasuk kelas 35 yaitu toko-toko, departement store, pasar swalayan, supermarket, minimarket, dan agen grosir,” jelas dia.

Dia juga menjelaskan kliennya sangat keberatan atas pendaftaran merek Subway milik Yohanes Wendy tersebut. Pasalnya, merek Subway milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa-jasa sejenis maupun yang tidak sejenis dengan merek Subway milik perusahaan Pamang Sam tersebut."Baik itu bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya," ujar Damar.

Damar pun menduga pendaftaran merek Subway milik Yohanes Wendy didasarkan atas itikad tidak baik dan tidak patut mendapat perlindungan hukum. Hal itu bertentangan dengan pasal 4 Jo, pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek. Selain itu, apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha maka berpotensi menimbulkan persaingan curang, mengecoh ataupun menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen yang menganggap bahwa jasa-jasa yang berasal dari Yohanes Wendy dan menggunakan merek Subway adalah jasa-jasa yang berasal dari Doctor Associates dan hal ini tentu akan sangat merugikan penggugat.

Oleh karena itu, saya meminta agar majelis hakim membatalkan pendaftaran merek subway milik tergugat. Selain itu, meminta hakim memerintahkan Dirjen HKI membatalkan pendaftaran merek subway milik Yohanes Wendy dan menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemakai pertama atas merek Subway dan sebagai pemegang hak tunggal atas merek tersebut,” ungkap dia.

PN Jakarta Pusat sudah melayangkan panggilan kepada Yohanes Wendy berdasarkan alamat resmi saat mendaftarkan merek miliknya di Dirjen HKI. Namun, di alamat itu, pihak tergugat tidak ada lagi. Maka pengadilan mengumumkan pemanggilan Yohanes di surat kabar. Apabila sampai tanggal 1 April 2014 mendatang, Yohanes tidak hadir atau mengirim kuasa hukum, maka kasus ini akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh pengadilan tanpa kehadiran si tergugat.

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…