Jakarta – Untuk mengantisipasi kebijakan bank sentral AS (The Fed) yang bakal menaikkan suku bunga acuannya, pemerintah Indonesia untuk tidak latah ikut menaikkan tarif (administered price) yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan laju inflasi di dalam negeri.  

NERACA

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia  (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, untuk menghadapi kebijakan stimulus moneter (tapering off) yang dilakukan The Fed, pemerintah Indonesia jangan terlalu cepat menaikan tarif seperti tarif listrik dan semua kebijakan tarif yang berpotensi mendorong tingkat inflasi lebih tinggi, dan yang terpenting lagi adalah, pemerintah harus serius menjalankan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi  yang ada maupun akan muncul nanti.

"Paket kebijakan yang telah dibuat beberapa waktu lalu seperti insentif untuk sektor padat karya, kalau dijalankan pemerintah itu bagus. Pemerintah juga jangan seenaknya menaikan suku bunga acuan (BI Rate) karena ini akan membuat sektor rill tidak bergerak," ujarnya kepada Neraca, Senin (24/3).

Sofjan mengingatkan, Indonesia dinilai paling ketinggalan dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman stimulus The Fed,  di saat negara lain mulai melakukan pembenahan, Indonesia masih berkutat pada masalah yang ada di dalam negeri.

"Kalau di Eropa sudah lebih baik, neraca pembayaran mereka sudah suplus 400 miliar Euro. Amerika Serikat juga membaik, sedang kita malah masih menghadapi masalah pada balance of payment. Hampir semua negara lebih baik dari kita, itu yang pengusaha rasakan saat harus bersaing di luar," lanjutnya.

Selain itu, sambung Sofjan tahun ini, tahun  politik , pemerintah dan parlemen juga dianggap tidak serius dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dan hanya sibuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu.

Sofjan juga merasa, dalam beberapa bulan sisa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah hanya akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat politis ketimbang rasional struktural yang bisa menyelamatkan perekonomian nasional."Kalau sudah begini, yang paling bahaya dari segi ekonomi nantinya. Ini sudah kita rasakan betul," ujarnya. .

Sebelumnya Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen  pekan lalu, mengisyaratkan tingkat bunga acuan ( Fed Funds Rate-FFR) yang saat ini 0,25% akan dinaikkan bertahap ke level 1% pada 2015 dan 2,5% pada 2016. Artinya, era likuiditas berlimpah berakhir dan suku bunga rendah di AS tidak lagi berlanjut. Kebijakan ini tentu  membuat surat berharga di AS kembali menarik minat pemodal dari manca negara.

Tantangan Besar

Terhadap kondisi demikian, staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Indonesia Prof  Firmanzah PhD mengatakan,  meski tanda-tanda pemulihan sudah mulai nampak terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah belum bisa bernapas lega. Karena ada dua tantangan baru justru harus diantisipasi pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.  Kedua tantangan besar tersebut adalah berakhirnya suku bunga murah di negara maju dan pelemahan ekonomi Asia utamanya China, Jepang, dan Indonesia.

Menurut dia, dalam jangka pendek, ekonomi Indonesia 2014-2016 akan disibukkan dengan perumusan kebijakan antisipasi pengurangan dan penghentian Quantitative Easing (QE) III, dan rencana dinaikkannya suku bunga acuan The Fed.

“Pembalikan modal ke negara maju perlu kita antisipasi bersama karena berdampak kepada nilai tukar rupiah, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagagan dan neraca pembayaran,” tuturnya.

Selain faktor penekan dari AS, pemerintah juga diimbau memberikan perhatian serius terhadap pelemahan ekonomi negara-negara utama Asia seperti Tiongkok, Jepang dan India. Untuk memitigasi risiko pelemahan ekonomi di ketiga negara tersebut, fundamental ekonomi nasional terus diperkuat seiring dengan sejumlah agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr  Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan The Fed yang akan kembali mengurangi stimulusnya dan menikkan suku bunga acuannya perlu diantisipasi oleh Indonesia. Utamanya, melalui program perbaikan kebijakan struktural.  

“Sebenarnya Bank Indonesia tidak bisa melakukan banyak. Dari sisi fiscal policy seharusnya bisa dilakukan menteri keuangan. Jadi kebijakan fiskal yang diperbaiki, kompetitifnya ditingkatkan. Sehingga bagaimana agar investasi bisa masuk. Sekarang ini kita punya struktur yang masih buruk.” jelasnya.

Sementara terkait dampaknya terhadap pinjaman luar negeri beberapa perusahaan, menurut dia, akan sangat tergantung dari manajemen perusahaan tersebut. “Saya pikir belum dalam tahap mengkhawatirkan.  Tapi yang paling berpengaruh tentunya, perusahaan-perusahaan yang pendapatannya dalam rupiah, sementara pengeluarannya dengan dolar.  Dan kalau terjadi demikian, sekarang ini saya pikir sudah cukup buruk dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi,”  ujar Anthony.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun menyatakan pihaknya terus memberikan forward guidance kepada pemerintah agar melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Menurut dia, jika fundamental sudah kuat maka Indonesia mempunyai daya saing sehingga capital inflow masih berpotensi naik. "Yang paling penting menjaga fundamental perekonomian agar bisa berdaya saing," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (20/3).

Agus mengatakan fundamental yang kuat tercermin dari mengecilnya defisit transaksi berjalan, memang pada Januari neraca perdagangan mengalami defisit namun tidak dalam jangka panjang.

Pengamat ekonomi dari Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan, adanya kebijakan yang akan digulirkan Bank Sentral AS terkait dengan memangkas kembali stimulus sebesar US$ 10 miliar sudah bukan isu baru dan tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan karena secara umum tidak berpengarus besar. “Kalau untuk pengurangan stimulus dampaknya tidak terlalu besar, walaupun ada tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia,” katanya.

Tapi, sambungnya adanya rencana kebijakan The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% pada akhir 2015 dan 2,25% pada 2016 itu tentu saja punya pengaruh besar terhadap investasi asing,  karena bisa saja dengan suku bunga acauan yang tinggi ditetapkan oleh The Fed para investor bakal menarik dananya.  

  “Memang jika The Fed menaikan suku bunganya sangat berimbas besar terhadap investasi di Indonesia, jika Indonesia menaikkan BI Rate maka sektor riil yang tergerus, jika bertahan investasi banyak yang keluar. Tapi jika memang diperlukan mau tidak mau harus menaikan sebagai penyeimbang,” paparnya.

Atau menggunakan alternative lain dengan mengurangi atau pun menghilangkan subisdi BBM agar neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan  sehingga surplus. “Masalah utamanya perekonomian nasioanl pada fundamental ekonomi nasional yang masih lemah dan ketergantungan investasi asing yang sangat kuat. Jika itu semua tidak dibenahi kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh The Fed tidak ada pengaruh terhadap dalam negeri,” ujarnya.

Tapi kenyataanya memang negeri ketergantungannya besar, jadi jika ada kebijakan dari luar teruatama The Fed harus punya kebijakan yang seimbang, salah satu cara dengan menaikan BI Rate itu. “Pemerintah harus punya alternative-alternative yang pas menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed,” tukasnya. iwan/lia/agus/fb