NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat dan pakar energi menyebut pemerintah tidak serius dalam mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Akibatnya, defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia semakin melebar akibat besarnya impor minyak yang dalam sehari yang mencapai 700-800 ribu barel, atau setara dengan Rp1,7 triliun per hari. Beberapa program pengendalian konsumsi, seperti konversi BBM ke BBG atau pengendalian lewat RFID juga tidak berjalan efektif.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengatakan, sejak awal program konversi BBM ke BBG memang sudah diragukan dalam pelaksanaannya, dikarenakan tidak adanya cetak biru dari pemerintah atas program tersebut. Dengan tidak adanya cetak biru program ini maka tidak adanya evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaannya, dimana tidak ada waktu dimulainya maupun berakhirnya program ini sehingga terkesan mengulur waktu. “Apabila program ini dituangkan dalam cetak birunya maka kordinasi antar sektoral kementerian bisa berjalan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya kepada Neraca, Senin (24/3).

Menurut dia, program konversi ini yang dijalankan pemerintah selama ini jauh dari kata serius dengan melihat kenyataan di lapangan. Ditambah lagi, pemerintah tidak mempunyai sensitifitas atas pengelolaan energi di Indonesia. “Hal ini dapat dilihat dalam lima tahun belakangan ini, dimana kebutuhan energi tidak dapat diatasi oleh pemerintah, seperti listrik sering padam dan BBM yang langka,” ujar Komaidi.

Pemerintah, kata dia, seakan berpura-pura atas pengelolaan energi untuk kebutuhan domestik Indonesia. Apabila melihat kondisi energi Indonesia yang kian kritis maka hal ini menggambarkan bahwa tata kelola energi yang salah kaparah dan tidak adanya kordinasi sektoral.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan atau menuntaskan kebijakan pengelolaan energi dan jangan dilakukan dengan setengah hati. Padahal program pengelolaan energi seperpi konversi BBM ke BBG ini akan mengurangi ketergantungan terhadap imbor BBM,” tambah dia.

Secara terpisah, pengamat perminyakan Kurtubi menilai beberapa program pemerintah untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi masih berjalan di tempat. Diantara programnya yaitu pengendalian lewat radio frequency identification data (RFID), alat konverter kit, dan pembangunan Stasiun Pengisian BBG (SPBG) tak kunjung direalisasikan. “Penggunaan RFID pada awalnya saja akan tetapi semakin kesini tidak ada lagi kabarnya, pengadaan konverter kit yang masih lempar tanggungjawab antara Kemenperin dan Kementerian ESDM,” ujar Kurtubi.

Pada tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan membagikan 4.000 converter kit secara gratis untuk kendaraan umum, taksi dan mobil dinas pemerintah. Sementara Kementerian Perindustrian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk pembelian converter kit dan dibagikan.

Alih-alih mendukung kebijakan pengendalian BBM, Kementerian ESDM justru tidak mencapai target untuk pemasangan converter kit sebanyak 4.000 unit. Sepanjang 2013, Kementerian ESDM hanya membagikan 2.000 converter kit. Disisi lain, Kemenperin justru memangkas anggaran sebesar Rp 50 miliar dengan alasan SPBG yang belum menunjang. Sementara pembangunan SPBG yang ditargetkan bisa mencapai puluhan SPBG baru akan tetapi hanya ada 4 SPBG saja.

Diakuinya memang, penggunaan gas lebih murah dibandingkan dengan BBM. Selain lebih murah BBG juga tidak perlu disubsidi. Sebagaimana diketahui, saat ini harga gas transportasi Rp3.100 per liter setara premium, sedangkan harga BBM subsidi Rp6.500 per liter untuk premium dan Rp5.500 per liter untuk solar.

Guna mengatasi permasalah tersebut, Kurtubi menyatakan bahwa Indonesia segera mempercepat pembangunan infrastruktur gas dimaksudkan agar konversi BBM ke BBG dapat berjalan. Sebab selama ini prasarana maupun sarana untuk menggunakan BBG yang dihasilkan pemerintah sangat minim. “Saya meyakini konversi ini tak akan ada dampak inflasi,” tutur Kurtubi.

Solusi berikutnya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah, kata Kurtubi, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga penting untuk menekan beban subsidi. Terlebih untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 saja, belanja subsidi BBM telah mencapai Rp 193,8 triliun.

Opsi-opsi yang berkembang untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi seperti penggunaan teknologi informasi dinilai Kurtubi tidak akan efektif. Terlebih, dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan pengadaan prasarana dan sarana pembatasan di lapangan. “Sebaiknya IT dibatalkan karena itu bisa diakali. Penggunaan IT juga identik dengan proyek,” ujar Kurtubi. Apabila kenaikan harga berhasil dieksekusi, Kurtubi menyebut hasil penghematannya dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan lain-lain.