Dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada  19 Maret, memberikan sinyal kebijakan tentang kondisi moneter di waktu mendatang. FOMC selalu menyebutkan target inflasi, penyerapan tenaga kerja, dan dalam lima tahun terakhir menyertakan juga tingkat bunga acuan untuk  arah kebijakannya. Ketika ekonomi AS terpuruk pada 2008, bank sentral AS (The Fed) usai pertemuan itu menyatakan, suku bunga acuan tahun 2008-2013 hanya bergerak tipis antara 0%-0,25%.

Kemudian,  The Fed mengarahkan inflasi pada level maksimal 2% dan angka pengangguran didesak turun hingga 6,6 %. Pada tahun 2008, saat ekonomi AS terpuruk dihajar krisis subprime mortgage, inflasi melejit hingga 3,8 dan angka pengangguran membengkak ke level 7,3%,  naik dari 5%  tahun sebelumnya. Selanjutnya The Fed memutuskan untuk mengguyur perekonomian AS dengan dana segar lewat quantitative easing (QE) guna mengerakkan perekonomian AS.  Hasilnya, pada kuartal ke-IV/2008, ekonomi terpuruk kian dalam dan pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 2,8%.

Meski demikian, sejak  kuartal ketiga 2009, ekonomi AS kembali menggeliat.  Program QE yang dilancarkan sejak 2008 mulai menunjukkan hasil.  Akibat pemompaan likuiditas lewat QE dan suku bunga rendah itu, laju pertumbuhan ekonomi terus positif. Pada kuartal ketiga 2013, laju pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,6% dan tahun ini diperkirakan mencapai 2,8%.

Nah, saat pernyataan Janet Yellen muncul  pekan lalu, situasi pasar modal dan pasar uang negara emerging market  termasuk Indonesia ikut terguncang sesaat.  Pasalnya,  Yellen mengisyaratkan tingkat bunga acuan ( Fed Funds Rate-FFR) yang saat ini 0,25% akan dinaikkan bertahap ke level 1% pada 2015 dan 2,5% pada 2016. Artinya, era likuiditas berlimpah berakhir dan suku bunga rendah di AS tidak lagi berlanjut. Kebijakan ini tentu  membuat surat berharga di AS kembali menarik minat pemodal dari manca negara.

Bagaimana dengan Indonesia?  Gubenur Bank Indonesia  Agus D. Martowardojo dalam pertemuan dengan Forum Pemred pekan lalu menyebutkan,  tidak pernah pihaknya menyebutkan perkiraan BI Rate dalam setiap forward guidance yang diberikan. Yang disebutkan hanya sasaran inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan, dan pertumbuhan kredit. Untuk tahun 2014, pertumbuhan ekonomi diprediksi turun dari 5,8%-6,2% ke 5,5%-5,9%. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi itu, inflasi ditargetkan 4,5% plus-minus 1%.  Defisit transaksi berjalan diharapkan turun menjadi  kurang  3% dari PDB dan laju pertumbuhan kredit bank sekitar 15%-17%.

BI akan tetap mengutamakan stabilitas ekonomi dan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan swasta.  BI juga berupaya menekan inflasi, mengendalikan laju pinjaman luar negeri, mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, dan memperkuat kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi.

Selain terus  melakukan pendalaman pasar keuangan dan selalu menggunakan bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan BI Rate bukan satu-satunya instrumen. Ada instrumen lain untuk mencegah krisis di sektor properti, misalnya, BI menerapkan aturan loan to value, dan menurunkan target pertumbuhan kredit perbankan.

Namun  faktanya, ekonomi Indonesia saat ini kurang stabil, rentan terhadap tekanan eksternal, BI Rate yang saat ini 7,5% belum tentu akan berubah. BI tidak berani mengemukakan target BI Rate dalam arah kebijakannya. Karena semuanya tergantung pada seberapa kuat  "Janet Yellen Effect" dan kondisi moneter dalam negeri  di waktu mendatang. Waspadalah sektor keuangan di Indonesia pada tahun ini!