NERACA

Jakarta – Indonesia yang dikenal dengan negeri yang mempunyai sumber daya alam besar rupanya tidak berlaku ketika melihat data yang diungkapkan Kepala Sub Direktorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Isnaini. Pasalnya, menurut dia, Indonesia masih mengalami defisit Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 608 ribu barel per hari (bph) dari total konsumsi dalam negeri yang mencapai 1,26 juta bph.

Isnaini mengatakan tingginya impor BBM tersebut seiring dengan peningkatan konsumsi BBM nasional yang tidak disertai dengan penambahan kilang baru. “Kami berharap badan usaha berinvestasi membangun kilang minyak,” kata dia, di Jakarta, Senin (24/3).

Setidaknya, Isna menjelaskan, Indonesia membutuhkan dua kilang baru guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Adapun kebutuhan kilang masing-masing berkapasitas 300 ribu bph atau dua kali lipat kapasitas kilang milik PT Pertamina (persero).

Menurut dia, kapasitas kilang minyak negara mencapai 1,1157 juta bph. Sementara produksi minyak Indonesia yang dapat diolah kilang dalam negeri hanya sekitar 649 ribu bph. “Untuk mengatasinya maka Indonesia butuh dua kilang baru,” jelasnya.

Sebenarnya Indonesia berkeinginan memiliki kilang baru sejak 1998, namun rencana tersebut belum terwujud karena biaya yang dibutuhkan sangat besar sementara marginnya kecil. “Maka diupayakan untuk adanya insentif,” kata dia.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sebelumnya menyatakan, pemerintah berencana membangun kilang minyak dengan sistem pendanaan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Untuk itu pemerintah menyusun desain kilang dan prosedur pengajuan proposal pembangunan kilang dari calon investor. “Beberapa investor berminat membangun kilang skala kecil, misalnya kapasitas 100.000 sampai 150.000 barrel per hari,” ujarnya.

Isnaini menjelaskan, pada tahun 2015, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan 1,167 juta bph, produksi minyak yang bisa diolah 719.000 bph. Kebutuhan BBM diperkirakan 1,36 juta barrel per hari sehingga akan terjadi defisit sekitar 640.000 bph.

Kilang dalam negeri Indonesia saat ini, terutama milik PT Pertamina yaitu kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sementara kilang milik swasta yaitu Tuban/TPPI dan TWU. Satu kilang swasta juga dalam proses pembangunan yaitu TWU II dan direncanakan akan dibangun RFCC Cilacap.

Untuk tahun 2015, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta barel per hari, produksi minyak yang bisa diolah sebesar 719.000 barel per hari. Kebutuhan BBM diperkirakan 1,359 juta barel per hari, sehingga terjadi defisit 640.000 barel per hari. Sementara tahun 2025, kapasitas kilang diperkirakan 2,067 juta barel per hari, produksi minyak yang dapat diolah sekitar 1,384 juta barel, konsumsi BBM 2,012 juta barel dan defisit 628 juta barel per hari.

Saat ini pemerintah tengah berupaya membangun kilang minyak dengan sistem pendanaan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Kepastian pasokan minyak mentah sebesar 300.000 barel per hari telah diperoleh dari Pemerintah Irak. Negara tersebut juga menyatakan akan ikut berinvestasi untuk pembangunan kilang yang rencananya akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur dengan biaya sekitar Rp 90 triliun.

Impor Berkurang

Jika pemerintah membangun dua kilang, maka Indonesia akan mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai lebih dari 50%. Hal demikian disampaikan Aviliani, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Menurutnya, impor Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sudah mesti dikurangi. Sebab, jika impor BBM dikurangi secara sedikit demi sedikit, defisit neraca perdangan akan bisa diselamatkan. Bangun dua kilang saja, maka impor akan terkurangi sampai lebih dari 50%. Ia pun yakin, pemerintah dapat membangun kilang yang nantinya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Sangat mungkin bagi kita untuk bangun kilang. Kita harus menyelamatkan defisit neraca perdagangan. Menyelamatkan itu kan salah satunya adalah dengan mengurangi impor. Impor yang terbesar kan BBM. Dengan bangun dua kilang, kita mampu mengurangi lebih dari 50% impor BBM,” kata Aviliani.

Menanggapi rencana pemerintah yang ingin membangun kilang di Bontang, Kalimantan Timur, dengna kapasitas 300 ribu barel per hari, Aviliani menyatakan itu belum cukup. Lantaran, kebutuhan masyarakat terhadap minyak itu mencapai 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi kita kan cuma 850 (barel per hari).

Namun, ia mengakui, pembangunan kilang memang harus secara bertahap, dan tidak bisa langsung sekaligus. Yang terpenting, menurutnya, ada upaya untuk mengurangi impor BBM. “Jadi kalau kita mengurangi impor, misalnya sampai 300 ribu saja, itu kan bisa mengurangi capital outflow, paling tidak membantu untuk mengurangi capital outflow,” kata dia.

Dengan begitu, kata dia, ketergantungan impor satu demi satu akan dapat dikurangi. “Karena kasihan masyarakat yang kena dampak akibat impor minyak. Artinya bukan masyarakat yang salah. Masyarakat itu kan kebutuhan dan jasanya memang meningkat. Masyarakat dikorbankan, hanya gara-gara BBM-nya paling tinggi. Nah, nanti dengan pengurangan impor BBM ini, kan masyarakat bisa normal lagi demand-nya,” tukasnya.

Energi Alternatif

Di pihak lain, produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) di dalam negeri hingga saat ini belum banyak yang mau memproduksi secara besar. Untuk itu, pemerintah dirasa perlu memberikan perlakukan khusus terhadap produsen BBN. Sebab hingga kini  banyak pengusaha tidak tertarik memproduksi BBN karena faktor harga yang terlalu murah di pasar domestik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran menilai harga pasar domestik harus diperbaiki, harga impor dialihkan saja ke biofuel. Menurut dia, subsidi perlu. Tumiran mengatakan hal tersebut lantaran memandang perlunya jaminan pasokan BBN. "Harga impor dialihkan untuk memicu petani biofuel," ungkapnya.

Selanjutnya, Tumiran menerangkan pemerintah perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait ketersediaan BBN. Ini untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dalam penyediaan BBN secara nasional.

Lebih lanjut, Tumiran mengatakan, diversifikasi energi perlu dipercepat. Hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional. "Semua harus siap dan harus dipercepat. Penggunaan sumber-sumber energi baru harus dipercepat," kata dia.