Industri Belum Bisa Nikmati Listrik Murah

Rasio Elektrifikasi Indonesia Masih Rendah

Selasa, 25/03/2014

NERACA

Jakarta - Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi angkat bicara mengenai keputusan pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik industri mulai Mei 2014 mendatang. Menurut Rinaldy, keputusan pemerintah tersebut sudah sangat tepat jika melihat kondisi kelistrikan Indonesia yang masih jauh dari cukup. "Industri disubsidi saya rasa tidak tepat. Rasio elektrifikasi kita masih rendah dan belum mencapai 100%," ucap Rinaldy di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Rinaldy menyebut di negara maju seperti Jepang dan Amerika tarif listrik industri mereka memang jauh lebih murah dari listrik keluarga. Hal ini bisa terjadi karena rasio elektrifikasi mereka sudah mencapai 100%.

"Amerika dan Jepang harga listrik industri mereka lebih rendah daripada harga listrik rumah tangga. Ini bukan berarti lebih rendah dari Indonesia. Karena memang mereka ingin industri bisa lebih kompetitif. Tetapi itu masalahnya beda dengan Indonesia," tambahnya.

Selain itu, harga listrik di negara maju tersebut juga sudah tidak disubsidi lagi. Listrik tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi sudah menjadi ajang bisnis. Semakin banyak membeli listrik maka akan mendapat harga lebih murah.

"Harga listrik disana sudah harga ke ekonomian lebih tinggi dari kita. Tetapi harga rumah tangga lebih tinggi lagi. Jadi listrik itu sudah jadi bisnis yang menguntungkan. Listrik industri lebih murah dari rumah tangga karena rumah tangga tidak produktif, rumah tangga hanya konsumsi dan menikmati saja. Industri meningkatkan perekonomian dan mereka membeli kapasitas besar. Dia memberikan tarif listrik lebih murah," tambahnya.

Kondisi ini menurut Rinaldy belum bisa diterapkan di Indonesia. Komoditi listrik Indonesia belum bisa dijadikan ajang bisnis karena kebutuhan listrik saja belum terpenuhi. Rinaldy menyebut, Indonesia masih butuh waktu lama agar listrik ini bisa jadi ajang bisnis dan lebih kompetitif.

"Kita saja masih ada yang belum dapat listrik. Kita masih panjang kita tidak bisa membandingkan Amerika dan Jepang. Tapi dulu mereka juga sama seperti kita. Listrik industri lebih mahal dari listrik keluarga. Kita tidak berkecil hati karena mereka duluan saja menemukan sistem yang tepat."

Untuk mengejar ini semua, Guru Besar UI ini memberikan pesan sederhana yaitu agar pemerintah bertanggung jawab dan bekerja dengan benar dan jujur. "Itu dulu, kalau itu tidak ada bagaimanapun konsepnya duit itu digerogoti," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyebut rencana kenaikan tarif listrik industri ini mayoritas disetujui oleh industri. Namun demikian industri meminta masa angsuran diperpanjang. "Ratusan industri meminta diperpanjang masa angsurannya supaya beban bulanan bisa ditanggung cash flow mereka. Kalau dipadatkan Mei sampai Desember itu 36-48 % tekanannya. Akibatnya iklim kompetitif terganggu," ucap Hidayat.

Tidak itu saja, pengusaha meminta implementasinya diundur. Dari pengakuan kepada Hidayat, jika kenaikan tarif listrik tetap dilakukan sesuai waktu yang ditentukan, maka ratusan industri bersiap memecat karyawan mereka sebagai bentuk efisiensi biaya. "Mereka bilang kondisi ini bisa mengecilkan karyawannya, ini agar mereka bisa bertahan. Ini ada sekian ratus perusahaan besar," tegasnya.

Sementara itu, mesti sudah dipastikan, pengusaha terus mengeluhkan kenaikan tarif listrik secara bertahap 15%-64,7% bagi empat golongan industri atau perusahaan kakap. Pasalnya pengusaha hanya memiliki waktu tersisa dua bulan lagi untuk menghadapi pembengkakan beban biaya operasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengkritik kebijakan penyesuaian tarif listrik, bahkan pencabutan subsidi listrik bagi industri. "Kebijakan ini sangat jelek. Kalau di luar negeri, subsidi listrik justru diberikan kepada industri karena mereka membayar pajak, melakukan ekspor dan menyerap tenaga kerja," ungkap dia.

Dia menilai, pemerintah mengorbankan para pelaku usaha terutama pengusaha besar dalam kepentingan ini. Sofjan pun mencoba membandingkan dengan kondisi golongan rumah tangga yang tidak mengalami kenaikan tarif listrik selama belasan tahun.

"Tarif listrik golongan kecil atau rumah tangga yang bayarnya cuma Rp 15 ribu per bulan justru tidak naik-naik selama 10-15 tahun. Akhirnya perusahaan yang dikorbankkan, mestinya kan golongan rumah tangga yang naik (tarif). Di sini malah terbalik," terangnya.

Sebanyak 40 juta pelanggan listrik golongan rumah tangga, kata dia, menyedot sedikitnya 40% anggaran subsidi listrik per tahun. "Mereka (pelanggan golongan rumah tangga) justru menggunakan uangnya untuk beli pulsa dan rokok ketimbang membayar listrik," jelas dia.

Pada dasarnya, Sofjan mengaku, pengusaha menerima penyesuaian tarif listrik, namun bukan dengan besaran yang cukup fantastis dan pada akhirnya membuat industri dalam negeri tak mampu bersaing dengan produk asing.

"Tarif naik tidak apa, tapi ada batasnya dan jangan setiap tahun minimal 2-3 tahun sekali. Jangan ketinggian juga (tarif) supaya industri bisa bersaing dengan luar negeri. Kalau naik tapi jumlahnya tinggi dan bertahap, itu sama saja, cuma bohongin atau tipu-tipu kita," tandasnya.