PU: Perbaikan dan Permintaan Tak Berimbang

Jalan Rusak

Selasa, 25/03/2014

NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum mengaku adanya kerusakan jalan karena antara perbaikan dan permintaan tidak seimbang, sehingga walaupun melakukan perbaikan terus-menerus dan meningkatkan kualitas jalan tapi karena permintaan dan kebutuhan akan jalan terus meningkat sehingga jalanan rusak masih kerap dijumpai.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Pemerintah selalu melakukan perbaikan jalan dan meningkatkan kualitasnya, terutama jalan-jalan utama seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa dan lintas timur Sumatera. Tapi masalah kerusakan jalan adalah kebutuhan yang meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan jalan, baik penambahan maupun perbaikan. Ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat setiap tahunnya.

"Setiap tahun itu kalau dirasa-rasa sudah cukup untuk memperbaiki jalan. Itu secara kuantitas. Kalau secara kualitas faktanya ternyata tidak. Masih ada jalanan yang rusak," kata Djoko, dalam paparan program Kementerian Pekerjaan Umum selama 10 tahun di Jakarta, Senin (24/3). Hal ini dikarenakan memang kebutuhan atau mobilisasi kendaraan setiap tahun bertambah sehingga berapa pun ada perbaikan masih akan terasa kurang.

Sedangkan biaya perbaikan atau pembangunan jalan baru belum sama dengan pertumbuhan mobilisasi kendaraan. "Kemampuan kita membangun jalan itu disalip oleh demand (permintaan). Jadi walaupun perbaikan jalur-jalur tadi, tetap saja kebutuhannya makin tinggi jadi rusak juga," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Marga, Djoko Murjanto menyatakan, memang ada peran pihak lain untuk menjaga kekuatan jalan. Seperti Kepolisian daerah dan Pemerintah daerah. Dia lalu mencontohkan jalan Pantura, yang bebannya sudah tidak sangat besar, apalagi sejak diubah menjadi empat jalur. Untuk mengurangi beban harusnya pihak lain tersebut yang ikut bertanggung jawab.

"Harusnya, Pemda Jawa Barat dan Jawa Tengah ikut serta. Kalau tidak maka akan rusak terus. Kita sudah bicarakan namun belum ada perkembangan," jelasnya. Demikian juga dengan yang terjadi pada jalur lintas timur Sumatera. Selama belum ada pembatasan kendaraan untuk melewati jalur tersebut, maka tetap akan ada kerusakan jalan yang dibangun.

"Dua jalan ini memang selalu menjadi sorotan, karena begitu banyak yang melewati sampai ya keluhan juga datang dari kerusakan jalan tersebut. Begitu juga dengan jalan lainnya yang rusak. Kepolisian daerah dan pemda itu yang ikut mengatur seharusnya," tukasnya

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M Said mengatakan, pembangunan sektor infrastruktur masih jauh panggang dari api. Tidak sinkron antara infrastruktur yang dibangun dengan yang dibutuhkan. Bila tak segera diatasi, hal ini bakal jadi masalah serius.

"Pemerintah pusat dan daerah harus serius membenahi infrastruktur ini. Sudah bertahun-tahun semua menyatakan komitmen untuk itu, tapi sampai saat ini hasilnya seperti ini. Kenyataannya, infrastruktur kita tidak kunjung siap, tidak sesuai harapan,"katanya

Selain masalah anggaran, persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan mandeknya berbagai program pembangunan infrastruktur. Menurut Muhidin, pemerintah pusat harus mendukung daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah harus serius memudahkan proses pembangunan di wilayahnya. Misalnya, dengan membantu membebaskan lahan.

Di samping itu pemerintah tidak menahan laju pertumbuhan kendaraan. Jika tak segera diatasi, masalah ini bakal merembet ke berbagai daerah. "Sekarang kemacetan parah kita saksikan di Bandung, Bali, Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan Medan. Bisa jadi setelah ini, di tingkat kabupaten/kota pun akan didera kemacetan karena ketidaksiapan antisipasi pembangunan dan penataan fungsi jalan," tutupnya. [agus]