Pemerintah Targetkan Bangun 6.000 Kilometer Jalan Baru - Selama 5 Tahun

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerbitkan target baru penambahan jalan selama 5 tahun, dari 2015-2019. Dalam rentang waktu tersebut, Ditjen Bina marga merencanakan akan adanya penambahan 6.000 kilometer jalan nasional. Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga, Harris Batubara mengatakan untuk jalan provinsi dan kabupaten, pemerintah akan menargetkan penambahan jalan baru sepanjang 51.408,5 kilometer. "Untuk jalan yang bukan berstatus nasional akan ditangani oleh pemerintah provinsi dan kabupaten," Kata Harris dalam situs resmi Kementerian PU, yang dikutip akhir pekan kemarin. Rencana pembangunan jalan ini juga telah dimasukkan dalam konsep RPJMN 2015-2019. Selain itu, dalam RPJMN tersebut juga ditargetkan kemantapan seluruh jaringan jalan Indonesia naik menjadi 100 persen Mantap untuk jalan nasional, provinsi 75 persen dan kabupaten menjadi 60 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan akan menurunkan waktu rata rata per 100 kilometer dari 2,6 jam (sekarang) menjadi 1,5 jam. "Pengurangan waktu tempuh akan dilakukan secara bertahap melalui kegiatan peningkatan kapasitas jaringan jalan yang ada. Sebagai contoh peningkatan kapasitas jalan adalah pelebaran jalan yang sub-standar menjadi standar serta penambahan jalur," tegasnya. Menurut Harris, tahun anggaran 2015 merupakan tahun pembukaan untuk babak RPJMN yang baru. Target yang telah ditetapkan dalam RPJMN telah sesuai dengan ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang dan berkembangnya jaringan transportasi. Dalam kesempatan yang berbeda, Menurut Didin S. Damanhuri , Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Pembangunan infrastruktur memang menjadi hal mendasar demi terciptanya pembangunan ekonomi di sebuah negara. “Tapi pembangunan infrastruktur fisik harus ditetapkan visi yang jelas,” katanya Menurut Didin, pembangunan tol hanya berfungsi untuk memecahkan krisis jangka pendek. Tapi jika melihat keadaan Indoensia saat ini tentu membangun transportasi kereta api adalah yang paling utama. “Asal tahu saja, pembangunan jalan tol saat ini menghabiskan banyak sawah produktif. Di Jepang dan negara Eropa, tol itu dibangun belakangan, yang pertama ya kereta api,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur di pedesaan juga harus menjadi prioritas. Jangan hanya membangun tol atau mal saja. Dalam sebuah studinya ternyata 70% APBD malah dinikmati oleh kalangan menengah atas yang jumlahnyas ekitar 30% dari total populasi penduduk. [agus]

BERITA TERKAIT

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…