Pemerintah Targetkan Bangun 6.000 Kilometer Jalan Baru - Selama 5 Tahun

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerbitkan target baru penambahan jalan selama 5 tahun, dari 2015-2019. Dalam rentang waktu tersebut, Ditjen Bina marga merencanakan akan adanya penambahan 6.000 kilometer jalan nasional. Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga, Harris Batubara mengatakan untuk jalan provinsi dan kabupaten, pemerintah akan menargetkan penambahan jalan baru sepanjang 51.408,5 kilometer. "Untuk jalan yang bukan berstatus nasional akan ditangani oleh pemerintah provinsi dan kabupaten," Kata Harris dalam situs resmi Kementerian PU, yang dikutip akhir pekan kemarin. Rencana pembangunan jalan ini juga telah dimasukkan dalam konsep RPJMN 2015-2019. Selain itu, dalam RPJMN tersebut juga ditargetkan kemantapan seluruh jaringan jalan Indonesia naik menjadi 100 persen Mantap untuk jalan nasional, provinsi 75 persen dan kabupaten menjadi 60 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan akan menurunkan waktu rata rata per 100 kilometer dari 2,6 jam (sekarang) menjadi 1,5 jam. "Pengurangan waktu tempuh akan dilakukan secara bertahap melalui kegiatan peningkatan kapasitas jaringan jalan yang ada. Sebagai contoh peningkatan kapasitas jalan adalah pelebaran jalan yang sub-standar menjadi standar serta penambahan jalur," tegasnya. Menurut Harris, tahun anggaran 2015 merupakan tahun pembukaan untuk babak RPJMN yang baru. Target yang telah ditetapkan dalam RPJMN telah sesuai dengan ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang dan berkembangnya jaringan transportasi. Dalam kesempatan yang berbeda, Menurut Didin S. Damanhuri , Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Pembangunan infrastruktur memang menjadi hal mendasar demi terciptanya pembangunan ekonomi di sebuah negara. “Tapi pembangunan infrastruktur fisik harus ditetapkan visi yang jelas,” katanya Menurut Didin, pembangunan tol hanya berfungsi untuk memecahkan krisis jangka pendek. Tapi jika melihat keadaan Indoensia saat ini tentu membangun transportasi kereta api adalah yang paling utama. “Asal tahu saja, pembangunan jalan tol saat ini menghabiskan banyak sawah produktif. Di Jepang dan negara Eropa, tol itu dibangun belakangan, yang pertama ya kereta api,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur di pedesaan juga harus menjadi prioritas. Jangan hanya membangun tol atau mal saja. Dalam sebuah studinya ternyata 70% APBD malah dinikmati oleh kalangan menengah atas yang jumlahnyas ekitar 30% dari total populasi penduduk. [agus]

BERITA TERKAIT

IHSG Selama Sepekan Menguat 1,32%

NERACA Jakarta – Selama sepekan kemarin atau di sepanjang priode 4 hingga 8 Desember 2017, indeks harga saham gabungan (IHSG)…

Dyandra Targetkan Laba Rp 43 Miliar di 2018 - Masih Mengandalkan Bisnis Organizer

NERACA Jakarta – Selalu mematok pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi dari tahun ke tahun, terus konsisten dilakukan PT Dyandra Media…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…