Sedang Dikaji Pengangkatan Pegawai Honorer

Sedang Dikaji Pengangkatan Pegawai Honorer

Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, pemerintah akan segera mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Mangindaan, pemerintah akan mengangkat tenaga honorer yang tercatat sejak 2005. "Jadi yang sebelum 2005, kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya.

Berdasarkan catatan pemerintah, PNS yang bekerja untuk hal-hal administratif sudah cukup banyak. "Yang teknis-teknis yang kita perlukan, teknis penyuluh lapangan, pertanian, medis, penyuluh kesehatan, pertanian, guru, dan sebagainya," kata Mangindaan menambahkan.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan verifikasi data dan sudah memasuki tahap akhir dan akan selesai dalam waktu dekat. Alasannya, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan PNS, ketersediaan anggaran, dan penyelarasan segala aturan peerundangan yang terkait. "Jadi prinsipnya para honorer itu akan diangkat yang memenuhi syarat semua karena masih diverifikasi sesuai PP yang lalu. Kemudian yang kedua, anggaran kita perhitungkan. Ketiga, peraturan-peraturan terkait dengan itu harus sejalan, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan," katanya.

Menurut Mangindaan, kebijakan pengangkatan pegawai honorer itu tidak bertentangan dengan kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan PNS. Intinya, moratorium PNS berarti penerimaan PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang pensiun. Adapun pegawai honorer adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu dan sudah bekerja, namun belum diangkat menjadi PNS.

Mangindaan menjelaskan, jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,7 juta. Idealnya, kata Mangindaan, jumlah PNS adalah 1,8 persen dari jumlah penduduk suatu negara. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kado Presiden RI untuk Guru Honorer

  Oleh: Anisa Medina, Pemerhati Ekonomi Politik Perkembangan dunia cukup pesat. Digitalisasi pendidikan membawa perubahan besar yang menyebabkan ruang kelas…

Bela Usaha Kecil, Kadin Ingin Relaksasi DNI Dikaji Ulang

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan pemerintah meninjau ulang salah satu isi paket kebijakan ekonomi jilid…

Guru Honorer Sebagai Komoditas Politik

  Oleh:  Anisa Medina, Pemerhati Sosial Politik Berdasarkan data dari Kemenpan RB, sejak 2005 hingga 2013 pemerintah telah mengangkat langsung…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cukai Rokok Tetap, Minuman Alkohol Naik

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat…

PNBP Sektor Tambang Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas realisasi Penerimaan…

Penampungan Limbah di Atas Sesar Gempa Rentan Rusak

      NERACA   Medan - Keandalan instalasi penampungan limbah terhadap resiko bencana gempa menjadi salah satu persoalan yang…