Indef: Mau Naikkan BBM, Siapkan Win-Win Solution

Senin, 24/03/2014
NERACA

Jakarta – Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah semakin menggerogoti anggran APBN, selain itu juga adanya impor minyak menjadi salah satu pangkal negeri mengalami defisit neraca perdagangan. Maka dari itu, Pemerintah sedang gencar melakukan upaya penghematan BBM, dan bisa mungkin terjadi pemerintah bakal menaikkan harga BBM subsidi dalam jangka pendek. Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance mengatakan, memang pos anggaran yang masuk ke subsidi BBM sangat besar, dan visa berdampak besar jika Pemerintah menaikan harga BBM subsidi terhadap rakyat. Oleh karenanya, Pemerintah memang harus cerdas dalam menyikapi itu. "Bisa saja Pemerintah menaikkan harga BBM subisidi, hanya saja Pemerintah harus menyiapakan win-win solution agar dampaknya tidak melebar ke masyarakat,” katanya kepada Neraca, Minggu (23/3).

Alternatif pertama, sambung Enny pemerintah harus siapkan dulu energi terbarukannya, seingga masyrakat beralih konsumsi dengan menggunakan bahan bakar energy terbarukan. “Penyiapan ini secara supplay memang benar adanya sehingga masyarakat tidak sukar mencarinya,” imbuhnya. Kedua, adanya penguatan infrastruktur yang lebih memadai sehingga sektor riil dapat menurunkan cost produksinya. Adanya kenaikan itu tidak berdampak besar terhadap harga konsumsi, tapi jika itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan inflasi yang tinggi karena harga-harga akan membumbung tinggi. “Masalah terbesar kenaikan BBM subsidi sangat berpengaruh terhadap harga konsumsi, masalah utama yang merundung pengusaha sekarang karena infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga cost produksinya tinggi harga tidak bisa ditekan,” ujarnya. Dan ketiga adalah adanya regulasi kebijakan yang mampu menurunkan cost produksi sektor riil nasional. “Masalah kebijakan untuk sektor riil sangat komplek seperti tumpang tindihnya perijinan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, dan masalah-masalah kebijakan lain yang masih mengganjal untuk industri nasional,” ungkapnya. Jika pemerintah bisa sudah melakukan itu semua, bisa saja BBM subsidi dinaikan. Tapi jika itu tidak dilakukan maka akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintah menaikan BBM subsidi terutama untuk kalangan menengah ke bawah. “Kenaikan BBM sangat terasa pada masyarakat bawah yang masih mendominasi negeri ini, jika pemerintah mau menaikan itu harus dipikirkan dampak besarnya,” tukasnya. Sebelumnya Menurut guru besar ekonomi Boston Institute fof Developing Economies Prof Gustav F Papanek,memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 10% dalam tiga tahun jika pemerintahan baru bisa menerapkan kebijakan reformasi ekonomi. “Ada dua opsi pilihan yang bisa dijalankan oleh pemerintah yang akan datang, yakni mengikuti pola yang sudah ada (business as usual) atau dengan menjalankan reformasi dalam kebijakan ekonomi,” katanya. Jika memilih opsi kebijakan reformasi ekonomi langkah yang harus ditempuh salah satunya dengan mengurangi subsidi BBM. Ungkapan senada juga dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara. Jim menyarankan, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya. Sebelumnya Wakil Presiden Boediono mengakui pemerintah bisa saja melakukan kebijakan dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini jika konsumsi BBM subsidi terus melonjak. "Jika dibutuhkan pengendalian yang lebih tepat, saya kira pemerintah tidak akan ragu mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM jika diperlukan," kata Boediono. Kebijakan menaikkan harga, lanjut Boediono, menjadi satu hal yang paling efisien untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mengingat konsumsi BBM terus meningkat tanpa diimbangi dengan produksi dalam negeri, sehingga jalan satu-satunya dengan menaikan harga BBM bersubsidi. "Dengan menaikan harga itu barangkali sisi fiskal dan neraca perdagangan bisa kita hadapi supaya tidak terus melonjak," tegasnya. [agus]