Perlu Kebijakan Struktural

Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi Indonesia belakangan ini, tentunya tidak mudah. Perlu sejumlah langkah nyata yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.

Indonesia sepatutnya tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini. Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan secara tuntas.

Pengelolaan fiskal yang sehat juga menjadi keharusan dalam menghadapi situasi global saat ini. Persoalan angka subsidi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang gerak anggaran, sehingga perlu kiranya penataan kembali besaran subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat komposisinya.

Menurut data Bank Indonesia, prospek pertumbuhan ekonomi negeri ini masih kuat, meski proyeksi terbaru sedikit menurun. Pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksi di kisaran 5,5%-5,9% dipengaruhi dampak Pemilu terhadap konsumsi rumah tangga yang tidak sekuat perkiraan semula, serta ekspor dan investasi yang lebih rendah dari perkiraan awal. Sementara itu, inflasi diprediksi dalam kisaran 4,5% plus minus 1% dan defisit transaksi berjalan lebih rendah dari 3% terhadap PDB.

Namun, kita perlu mencermati beberapa risiko yang dapat mengganggu momentum perbaikan ekonomi domestik. Seperti risiko terkait dampak normalisasi kebijakan The Fed, pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak secepat perkiraan dan masih tingginya kerentanan eksternal negara emerging market. Sementara dari domestik, risiko inflasi yang berasal dari administered prices dan folatilitas harga pangan serta risiko peningkatan utang luar negeri swasta.

Pengendalian subsidi BBM yang sehat di tengah naik turunnya harga minyak dunia, perlu dilakukan tanpa harus merugikan rakyat. Pembatasan dan penghematan BBM yang telah dicanangkan Pemerintah agar beban APBN dapat dikurangi, harus terus diupayakan secara bertahap pencapaiannya. Sehingga, alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur maupun sektor pembangunan ekonomi lainnya. Selain itu yang terpenting, dengan pembatasan dan penghematan BBM tersebut, Indonesia dapat memiliki ketahanan energi di masa depan.

Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik perlu terus ditingkatkan. Upaya pemerintah untuk memperluas dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada 2014, harus dapat diwujudkan.

Dalam pengelolaan fiskal yang sehat tersebut pula, keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Karena itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara perlu terus dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran. Jadi, saatnya kebijakan struktural segera diluncurkan secepatnya.

Related posts