NERACA

Jakarta– Meskipun variasi dan jumlah obligasi di Indonesia masih kalah bersaing dengan Malaysia, namun menurut Kepala Kantor Integrasi Ekonomi Regional Asian Development Bank (ADB), Iwan Jaya Azis, pada 2013 lalu menjadi tahun yang positif untuk pasar obligasi. Pasalnya, hingga akhir kuartal IV-2013, pasar obligasi Indonesia mencatatkan pertumbuhan tercepat kedua di kawasan Asia Timur, sepeti Vietnam, China, Hong Kong, China, Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Disebutkan, untuk kuartal I tahun ini pasar obligasi Indonesia tumbuh 6,8%, dan 20,1% dibandingkan tahun lalu menjadi US$ 108 miliar. Sementara obligasi pemerintah tumbuh 7,9% dalam kuartal ini. Untuk obligasi korporasi tumbuh 1,5% dalam kuartal ini dan 16,4% dibandingkan tahun lalu,” kata Iwan, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2014.

Menurut Iwan, pesatnya pertumbuhan obligasi pemerintah didukung oleh obligasi pemerintah pusat, yang terdiri dari surat perbendaharaan negara (SPN) dan obligasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan serta sertifikat Bank Indonesia (BI),”Di sektor korporasi didukung oleh kenaikan obligasi korporasi konvesional, obligasi subordinasi, dan obligasi sukuk ijarah,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, penjualan sukuk di negara-negara kawasan Asia bagian timur, Indonesia tetap kuat, yakni sebesar US$ 91,7 miliar pada tahun lalu. Untuk pasar obligasi syariah di Indonesia sendiri menjadi terbesar yang kedua setelah Malaysia,”Meski demikian perkembangan pasar obligasi syariah di Indonesia masih dalam tahap awal dan hanya berkontribusi 7,4% untuk total pasar obligasi,”tandasnya.

Kata Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Wahyu Trenggono, untuk meningkatkan daya saing obligasi dalam negeri dengan negara tetangga baik dalam jumlah ataupun produk, perlu adanya diversifikasi produk surat utang (obligasi), sehingga produk-produk investasi yang dikeluarkan pemerintah dan perusahaan dapat lebih bervariasi.

Lanjutnya, dengan masih sedikitnya pilihan obligasi yang ada dikhawatirkan akan tercipta sebuah lingkungan investasi yang jenuh, sehingga mengancam kelangsungan pasar obligasi di Tanah Air. Apalagi, pada tahun depan akan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang menuntut keterbukaan finansial dengan jangkauan investasi lebih luas.

Wahyu berpendapat, dengan banyaknya obligasi yang ditawarkan oleh Malaysia dan Thailand, maka negara tersebut akan lebih mudah dalam menerbitkan reksa dana yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk-produk investasi turunan yang dikelola negara-negara tersebut,”Kalau ini tidak segera tidak diubah, kalau itu (sektor finansial saat MEA) dibuka, maka akan lebih berat lagi. Ini menjadi tantangan kalau kita tidak ada perbaikan. Ini menjadi tantangan buat pemerintah dan perusahaan yang mengeluarkan obligasi," kata Wahyu.

Dia menuturkan, saat ini pilihan obligasi Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga Malaysia dan Thailand. Hal ini tercermin dari obligasi korporasi yang hanya berjumlah 250 jenis dan obligasi pemerintah hanya 100 jenis,”Taruhlah totalnya 400 jenis obligasi. Tapi di Malaysia, mereka punya 3.000 pilihan obligasi. Dengan pilihan obligasi yang lebih banyak di negara ASEAN lain, maka investor akan lebih memilih negara tersebut dibandingan dengan Indonesia untuk menanamkan investasinya,”tandasnya. (bani)