NERACA

Jakarta – Progres peraturan kemudahaan perusahaan sektor pertambangan untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) masih berjalan ditempat. Padahal, sudah banyak minat perusahaan sektor tambang untuk IPO, namun terhambat aturan yang disyaratkan IPO harus membukukan laba.

Oleh karena itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera membahas dan merampungkan peraturan kemudahan perusahaan sektor pertambangan untuk IPO bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri pasar modal,”Adanya aturan pasti ada 'demand'. Dalam waktu dekat BEI akan melakukan pertemuan dengan pelaku industri di pasar modal untuk membahasnya terkait IPO pertambangan,”kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, pihaknya akan mengakomodir permintaan perusahaan sektor pertambangan itu dengan melakukan Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Dalam surat keputusan BEI, Kep-00001/BEI/01-2014 disebutkan bahwa bagi calon perusahaan tercatat di bidang pertambangan, wajib memenuhi seluruh ketentuan diantaranya memiliki surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi.

Kemudian, surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

Selanjutnya, surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa calon perusahaan tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, dengan adanya peraturan itu maka perusahaan pertambangan dapat menggunakan dana IPO untuk melakukan produksi tambangnya,”Jadi, perusahaan pertambangan yang memiliki tujuan mengembangkan kegiatan usahanya bisa mendapatkan pembiayaan lebih mudah dengan cara IPO," kata Ito.

Ito pernah bilang, OJK sendiri telah menyetujui usulan otoritas BEI mengenai kemudahan bagi calon emiten sektor pertambangan untuk melantai di BEI. Pasalnya, adanya kemudahan persyaratan bagi perusahaan tambang yang berniat melakukan IPO ini karena adanya beberapa perusahaan pertambangan Indonesia yang justru listing di pasar modal luar negeri.“Sehingga dengan kondisi seperti ini, membuat pihak otoritas harus  secepatnya membuat peraturan yang dapat meringankan perusahaan tambang untuk melakukan pencatatan sahamnya di bursa”, paparnya.

Disebutkan, dalam kegiatan pertambangan ada dua jenis yaitu minerba dan gas. Sehingga dengan adanya dua jenis pertambangan ini, tentu terdapat istilah-istilah yang berbeda dan diperlukan dalam menerbitkan aturan baru tersebut.“Kami masih perlu mengkajinya dengan Kementrian ESDM, karena banyak hal teknis yang perlu kita bicarakan. Kami berharap bahasan ini akan selesai pada kuartal pertama tahun depan,”ujarnya. (bani)