Oleh : Prof. Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Secara teoritis, reformasi struktural dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi dan jawaban dari tekanan ekonomi jangka pendek serta untuk meningkatkan fundamental ekonomi dalam jangka panjang. Perangkat kebijakan dalam melakukan reformasi structural dapat dilakukan melalui kebijakan moneter, fiscal dan industri (industrial policy).

Dalam sistem ketatanegaraan yang baik, reformasi structural akan tercermin pada komitmen alokasi anggaran, political-will, dan dukungan peraturan perundang-undangan. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi kebijakan antarotoritas.

Saat ini Indonesia tengah melakukan reformasi structural baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang secara bersamaan. Sebenarnya, pasca reformasi, Indonesia telah dan sedang melakukan reformasi structural secara mendalam. Penataan kelembagaan dilakukan, system pemerintahaan diperbaharui, mekanisme kerja pemerintah pusat-daerah di tata ulang, mekanisme penganggaran negara beserta pertanggungjawaban di revolusi, dan check-and-balances ditegakkan.

Komitmen pada peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui amanat alokasi anggaran APBN sebesar 20% untuk dunia pendidikan. Sejumlah UU baru seperti UU Desa, UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Industri, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Perdagangan akan semakin memperkuat komitmen negara dalam melakukan reformasi struktural.

Keseriusan kita dalam melakukan reformasi structural telah mampu mengembalikan kepercayaan investor dan para pelaku pasar dalam waktu cepat pasca krisis ekonomi 1998. Bahkan saatini Indonesia menjadi salah satu Negara tujuan investasi dunia. Hal ini karena prospek ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat terjaga, potensi kekayaan alam luar biasa, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

Dalam jangka pendek, reformasi struktural juga dilakukan sebagai upaya respon terhadap tantangan kekinian. Sejumlah paket kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional terjaga di tengah ketidakpastian global. Saat ini pemerintah tengah merumuskan paket kebijakan ke-III sebagai langkah penguatan fundamental ekonomi nasional. Paketkebijakan I dan II untuk mendorong sector riil, mengurangi impor, mengelola inflasi dan memperbaiki iklim berinvestasi telah mampu menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif dengan tanpa membahayakan fundamental ekonomi.

Bersama dengan BI, OJK dan LPS, Pemerintah akan terus menjaga ekonomi nasional resilient dan semakin berdaya saing. Sejumlah paket kebijakan yang telah dikeluarkan terbukti efektif untuk menjaga pertumbuhan, mengelola inflasi, meningkatkan cadangan devisa, menjaga porsi hutang aman, serta menjaga neraca perdagangan dan neraca pembayaran kembali positif. Neraca perdagangan bulan Oktober, November dan Desember 2013 menjadi positif setelah deficit pada bulan-bulan sebelumnya. Surplus juga terjadi pada neraca pembayaran kuartal IV-2013 sebesar US$ 4,41 miliar. Dari sisi investasi, realisasi investasi di sektor riil juga menembus Rp 398 triliun dan cadangan devisa semakin meningkat.