BPSK Rampungkan Revisi Permen 350 - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi hanya butuh waktu dua hari untuk merampungkan pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK.

“Sudah rampung, dan kita akan segera kirimkan ke Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen. Pasal per pasal kita pelajari dan kita kuatkan. Ada juga pasal yang kita rubah total. Kita berharap hasil pemikiran BPSK Kabupaten Sukabumi ini bisa bermanfaat untuk BPSK kedepannya dan menjadi acuan perubahan demi kuatnya kelembagaan,” terang Ketua BPSK, Asep SR kepada Neraca, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, setelah revisi ini rampung, mereka pun siap untuk melakukan bahasan lebih lanjut apabila dibutuhkan oleh Kemeterian Perdagangan. “Pembuatan draf revisi ini asalnya 44 pasal menjadi 46 pasal. Bukan 47 pasal seperti yang saya terangkan kemarin,” kata Asep SR.

Dua pasal yang bertambah, jelas dia, yakni pasal (4) dan pasal (23). Pada pasal empat intinya cara penyelesaian sengketa konsumen, sedangkan pasal (23) tentang teknis persidangan. “Sedangkan yang lainnya mengatur kedudukan anggota majelis BPSK agar tidak menjadi saksi ahli atau kuasa terhadap perkara baik di daerah dia menjadi anggota maupun di luar daerah,” ungkap dia.

Pada usulan revisi ini, tambah Asep, mereka juga memasukkan adanya kewenangan ketua BPSK untuk membatalkan keputusan majelis apabila terbukti perkara yang ditangani ada hubungan kekerabatan atau organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) maupun perusahaan. “Seperti kita ketahui keanggotaan BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, LPKSM dan Pelaku Usaha. Jadi anggota yang menjadi majelis tidak boleh menangani perkara apabila pendampingnya dari LPKSM atau perusahaan yang sama dengan majelis,” papar Asep.

Sedangkan usulan draf lainnya, hanya mensinkronkan pasal, ayat dan penjelasan agar tidak bertentangan. “Kita melakukan sinkronisasi ini agar mudah di laksanakan serta tidak menjadi perdebatan akibat multi tafsir. Selain itu dari sisi kemasan semakin berurutan dan judulnya pun akan berubah dari Kepmen 350”, jelasnya.

Asep mengakui, hasil usulan draf BPSK Kabupaten Sukabumi ini akan menimbulkan perdebatan dari unsur pelaku usaha. “Tetapi dengan adanya usulan ini, kami mengajak pelaku usaha tidak perlu takut. kalau pelaku usaha benar pasti benar. Ini juga mendewasakan bagi para pelaku usaha. Maka akan tercipta konsumen sebagai mitra bukan sebagai objek,” imbuhnya.

Maka agar tidak menjadi perdebatan panjang, terang dia, pihaknya menyarankan kepada pihak Kementerian Perdagangan agar menkoordinasikan usulan ini terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. “Tujuannya untuk menempatkan istilah yang pas dalam draf tersebut,” bebernya.

Dari seluruh usulan ini, kata Asep, yang paling sulit itu tentang pengajuan eksekusi oleh konsumen ketika putusan majelis BPSK telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BERITA TERKAIT

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan NERACA Sukabumi - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengancam…

Bagian Hukum Setda Sukabumi Targetkan Akhir Tahun Penyuluhan Perda Tuntas

Bagian Hukum Setda Sukabumi Targetkan Akhir Tahun Penyuluhan Perda Tuntas NERACA Sukabumi - Bagian Hukum setda Kota Sukabumi menargetkan, semua…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…