NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) akan lebih terintegrasi dengan program klaster pemerintah lainnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini akan lebih terukur, agar KUR bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mendorong 'non bankable' menjadi 'bankable'," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas KUR di Jakarta, Kamis (20/3).

Hatta mengatakan peran kementerian teknis serta pemerintah daerah akan didorong agar realisasi integrasi antarprogram klaster segera terlaksana sehingga kesempatan kerja meningkat serta angka kemiskinan berkurang.

"Kita mengoptimalkan peran kementerian dan pemda dalam membangun linkage untuk meningkatkan kemampuan dan mengidentifikasi nasabah. Yang paling tahu masyarakat di daerah tentu pemdanya dan kementerian teknis membina segi teknis kepengusahaannya," katanya.

Selain itu, transformasi akan dilakukan agar para penerima KUR lebih cepat terintegrasi dengan sistem perbankan nasional, karena saat ini baru sekitar 10 persen penerima KUR, sejak KUR diberikan pada 2007, yang memiliki koneksi dengan pihak perbankan.

"Mayoritas yang mendapatkan KUR itu belum terakses sama sekali dengan sistem perbankan kita. Maka KUR berpotensi tidak hanya mendapatkan pinjaman dana tapi juga potensi terakses dengan akses perbankan," kata Hatta.

Hatta menambahkan untuk mempermudah pencairan KUR, pemerintah akan segera mengalihkan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) kepada Kementerian Koperasi dan UKM, dari sebelumnya oleh Kementerian Keuangan.

"Sekarang kita putuskan KPA itu berada di Kementerian teknis dan diputuskan di Kementerian Koperasi dan UKM serta akan dilakukan tahun ini, sehingga pelaksanaannya lebih baik dan juga lebih bisa dimonitor dengan baik," ujarnya.

Dengan upaya tersebut, maka Hatta mengharapkan target penyaluran KUR sebesar Rp37 triliun pada 2014 dapat tercapai, dan rasio kredit bermasalah (NPL) makin berkurang atau hanya dibawah angka lima persen sesuai perkiraan pemerintah.

"Target kita tetap Rp37 triliun, kemarin penyerapan hanya Rp36 triliun, dan tahun ini harus meningkat. Untuk NPL, kita harapkan tetap menurun karena penting NPL tidak tinggi dan di bawah lima persen," ujarnya.

Saat ini, pemerintah memiliki empat program klaster pro rakyat, yaitu klaster satu yang mencakup beasiswa miskin, jamkesmas, raskin, program keluarga harapan dan bantuan langsung tunai apabila dibutuhkan dalam situasi darurat.

Kemudian, klaster dua yang termasuk program pemberdayaan masyarakat, klaster tiga termasuk KUR dan klaster empat yang mencakup program rumah sangat rumah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih serta listrik murah dan sehat.

Untuk tahap awal, pemerintah berupaya melakukan integrasi antara klaster tiga yang terdiri atas KUR dengan klaster satu dan klaster dua agar masyarakat yang awalnya rentan dan setengah miskin dapat berdaya dengan memanfaatkan program ini. [agus]