Hilirisasi Industri Wewenang Kemenperin

Sektor Perikanan

Jumat, 21/03/2014

NERACA

Bogor – Jelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tinggal menunggu bulan masih belum diimbangi penguatan produk dalam negeri, terutama untuk menjadikan produksi domestik mempunyai nilai tambah. Kementrian Kelautan dan Perikanan mengklaim untuk hilirisasi produk-produk dalam negeri terutama sektor perikanan Kementrian Perindustrian (Kemenperin) punya wewenang lebih besar untuk dapat mengeluarkan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto mengatakan seharusnya yang punya wewenang lebih besar untuk menjadikan produk nasional terutama untuk sektor perikanan pada Kemenperin, disini kami dari KKP berusaha untuk terus menggenjot produksi sebagai bahan bakunya. “Bicara hilirisasi industri apalagi untuk industri besar, harusnya Kemenperin yang punya wewenang lebih besar disini kami mengurusi dihulunya untuk meningkatkan produksi,” katanya kepada wartawan sesaat setelah menghadiri acara Peresmian Sentra MInapolitan di Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/3).

Menurutnya, sambung Slamet saat ini dari KKP berusaha untuk terus beruapa keras peningkatan produksinya, adapun untuk hillirisasinya bisa sambil berjalan. Harapannya dengan produksi yang terus meningkat investor kian tertarik untuk menginvestasikan dananya di sektor hillirnya. “Kami fokusjan dulu peningkatan produksinya, lambat laun saya yakin investor juga bakal datang dengan sendirinya,” imbuhnya.

Adapun target produksi perikanan budidaya pada 2013 lalu mampu memproduksi sebanyak 13 juta ton sedangkan untuk tahun 2014 ini volume produksi perikanan budidaya naik dan ditarget sebesar Sekitar 16.8 juta ton, hamper setiap tahunnya target terpenuhi harapannya tahun ini juga seperti itu bahkan bisa lebih. “Sementara kita fokuskan untuk produksi saat ini kami punya target lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya harapannya bisa tercapai bahkan lebih,” paparnya.

Sedangkan dimata Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) mengatakan keingin pemerintah untuk merealisasikan program hilirisasi bakal mengalami banyak kendala mengingat kondisi ekonomi negara maju yang sedang membaik bisa berdampak pada program hilirisasi tersebut. Karena investor maupun dana asing lebih memilih memarkirkan atau memulangkan dananya ke negaranya masing-masing. “Pemerintah harus waspada dalam menyikapi perbaikan ekonomi negara maju terutama untuk program hilirisasi,” katanya.

Selain itu juga, sambungnya, dengan kondisi yang membaik maka para investor lebih memilih untuk membangun pabrik pengolahan di negaranya dibandingkan harus menginvestasikan dananya kenegara-negara emergin market seperti Indonesia. “Kalau untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia sangat sulit, tapi untuk mengangkut bahan bakunya itu sangat memungkinkan,” imbuhnya.

Apalagi selama ini negara maju tidak pernah mau transfer tekhnologi maupun ilmu terkait dengan hilirisasi. Jadi seandainya program hilirisasi itu berjalan pun, tetap harus melibatkan orang dan untuk bisa mandiri membutuhkan waktu yang lama. “Kalaupun Indonesia mampu membeli alat maupun teknologinya, tentu saja untuk mengoperasikan itu butuh tenaga ahlinya. Sedangkan itu belum dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia,” ujarnya

Maka dari itu, untuk program hilirisasi nasional akan sulit berjalan untuk saat ini, kalau bisa berjalan pun lambat dan membutuhkan proses yang panjang. “Intinya masih terasa sulit program hilirisasi saat ini,” tutupnya. [agus]