Pemerintah Tolak Ajakan Freeport Bangun Smelter

NERACA

Jakarta - PT Freeport Indonesia mewacanakan pembangunan smelter mereka perlu dibantu dengan skema kerja sama publik swasta (Private-Public Partnership/PPP). Sejauh ini Kementerian Keuangan hanya mau memberikan kelonggaran pajak (tax allowance).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa secara pribadi menerima usulan tambang asal Amerika Serikat itu. Tapi, sampai sekarang kajian konkret belum dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

"Freeport terbuka. Dia mau bangun (smelter) dengan skema ppp. Dia bangun 2X1000 megawatt. Itu bagus dan pemerintah taruh duit," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

Sedangkan menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ini pemerintah keberatan dengan permintaan Freeport. Soalnya jika dituruti dalam skema PPP, artinya pemerintah harus menyediakan lahan, yang belum tentu bisa dibiayai APBN.

Bila memang tambang terbesar di Indonesia itu minta kemudahan fiskal, Bambang hanya bersedia menawarkan tax allowance, dan sedikit pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per komoditas tertentu. "Tax allowance itu sudah pasti, yang lainnya mungkin kita akan lihat produk apa yang dihasilkan. Dan kita perhatikan PPN-nya itu saja," katanya.

Sejak dua bulan terbit larangan ekspor bahan mineral mentah, perusahaan tambang raksasa belum juga menyetorkan dana keseriusan membangun smelter. Dua perusahaan AS, yakni Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, adalah yang paling vokal meminta ada insentif sebelum mereka membangun instalasi pengolahan bahan tambang.

Wamenkeu mengakui pemerintah akan memberi kelonggaran, tapi bentuknya bukan PPP. Kendati insentif terbuka untuk seluruh perusahaan tambang, bendahara negara menyasar perusahaan besar lebih dulu supaya pada 2017 smelter sudah beroperasi.

"Kita fokus yang besar-besar karena mereka kan perlu mencapai keekonomian yang memadai. Kalau niat sih tiga tahun bisa. Makanya niatnya penting dari awal, dan dari awal harus segera dibuat (perjanjian) bahwa dia harus selesai ini 2017," ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan…

Holding Migas jadi Tujuan Berikutnya Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan Holding BUMN Migas terwujud pada triwulan-I tahun…

Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tak Rugikan WP

  NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…