NERACA

Jakarta - PT Freeport Indonesia mewacanakan pembangunan smelter mereka perlu dibantu dengan skema kerja sama publik swasta (Private-Public Partnership/PPP). Sejauh ini Kementerian Keuangan hanya mau memberikan kelonggaran pajak (tax allowance).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa secara pribadi menerima usulan tambang asal Amerika Serikat itu. Tapi, sampai sekarang kajian konkret belum dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

"Freeport terbuka. Dia mau bangun (smelter) dengan skema ppp. Dia bangun 2X1000 megawatt. Itu bagus dan pemerintah taruh duit," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

Sedangkan menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ini pemerintah keberatan dengan permintaan Freeport. Soalnya jika dituruti dalam skema PPP, artinya pemerintah harus menyediakan lahan, yang belum tentu bisa dibiayai APBN.

Bila memang tambang terbesar di Indonesia itu minta kemudahan fiskal, Bambang hanya bersedia menawarkan tax allowance, dan sedikit pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per komoditas tertentu. "Tax allowance itu sudah pasti, yang lainnya mungkin kita akan lihat produk apa yang dihasilkan. Dan kita perhatikan PPN-nya itu saja," katanya.

Sejak dua bulan terbit larangan ekspor bahan mineral mentah, perusahaan tambang raksasa belum juga menyetorkan dana keseriusan membangun smelter. Dua perusahaan AS, yakni Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, adalah yang paling vokal meminta ada insentif sebelum mereka membangun instalasi pengolahan bahan tambang.

Wamenkeu mengakui pemerintah akan memberi kelonggaran, tapi bentuknya bukan PPP. Kendati insentif terbuka untuk seluruh perusahaan tambang, bendahara negara menyasar perusahaan besar lebih dulu supaya pada 2017 smelter sudah beroperasi.

"Kita fokus yang besar-besar karena mereka kan perlu mencapai keekonomian yang memadai. Kalau niat sih tiga tahun bisa. Makanya niatnya penting dari awal, dan dari awal harus segera dibuat (perjanjian) bahwa dia harus selesai ini 2017," ujarnya. [agus]