Pemerintah Tolak Ajakan Freeport Bangun Smelter

NERACA

Jakarta - PT Freeport Indonesia mewacanakan pembangunan smelter mereka perlu dibantu dengan skema kerja sama publik swasta (Private-Public Partnership/PPP). Sejauh ini Kementerian Keuangan hanya mau memberikan kelonggaran pajak (tax allowance).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa secara pribadi menerima usulan tambang asal Amerika Serikat itu. Tapi, sampai sekarang kajian konkret belum dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

"Freeport terbuka. Dia mau bangun (smelter) dengan skema ppp. Dia bangun 2X1000 megawatt. Itu bagus dan pemerintah taruh duit," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

Sedangkan menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ini pemerintah keberatan dengan permintaan Freeport. Soalnya jika dituruti dalam skema PPP, artinya pemerintah harus menyediakan lahan, yang belum tentu bisa dibiayai APBN.

Bila memang tambang terbesar di Indonesia itu minta kemudahan fiskal, Bambang hanya bersedia menawarkan tax allowance, dan sedikit pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per komoditas tertentu. "Tax allowance itu sudah pasti, yang lainnya mungkin kita akan lihat produk apa yang dihasilkan. Dan kita perhatikan PPN-nya itu saja," katanya.

Sejak dua bulan terbit larangan ekspor bahan mineral mentah, perusahaan tambang raksasa belum juga menyetorkan dana keseriusan membangun smelter. Dua perusahaan AS, yakni Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, adalah yang paling vokal meminta ada insentif sebelum mereka membangun instalasi pengolahan bahan tambang.

Wamenkeu mengakui pemerintah akan memberi kelonggaran, tapi bentuknya bukan PPP. Kendati insentif terbuka untuk seluruh perusahaan tambang, bendahara negara menyasar perusahaan besar lebih dulu supaya pada 2017 smelter sudah beroperasi.

"Kita fokus yang besar-besar karena mereka kan perlu mencapai keekonomian yang memadai. Kalau niat sih tiga tahun bisa. Makanya niatnya penting dari awal, dan dari awal harus segera dibuat (perjanjian) bahwa dia harus selesai ini 2017," ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…