Pemerintah Harus Buat Aturan Transaksi Tunai SGD

Jumat, 21/03/2014

NERACA

Jakarta - Dari hasil kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mata uang Dolar Singapura (SGD) kerap kali dijadikan alat transaksi untuk tindak pidana suap. Mengurangi dampak itu terus bermunculan Kementrian Keuangan (Kemenkue) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan edaran untuk melarang pencairan dana mulai dari SGD 10.000 ke atas.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ikut mendukung adanya ide PPATK yang mengeluarkan adanya edaran pelarangan pencairan dana SGD karena di nilai akar masalah suap hingga pencucian uang adalah transaksi tunai yang tak pernah dibatasi.

"Untuk mengatasi itu perlu adanya pembuatan aturan di negeri ini, transaksi tunai dibatasi maksimal Rp 100 juta, jadi SGD 10.000 pasti lewat kan," katanya di Jakarta, Kamis (20/3).

Bambang menilai saat ini perbankan di Indonesia kini sudah semakin maju. Seiring semakin inklusifnya sistem non-tunai, sudah sewajarnya penggunaan uang pecahan dalam nominal besar dibatasi oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, masyarakat dipaksa menggunakan transfer bank, maka modus suap atau tindak pidana korupsi lainnya bisa diminimalisir. "Sudah lah kita kurangi transaksi tunai dan batasi saja kalau harus tunai maksimal Rp 100 juta. Sisanya transfer, kartu, dan sebagainya untuk pengawasan." Imbuhnya.

Sebelumnya Kepala PPATK Muhamad Yusuf menyebutkan, SGD dan USD jadi pecahan uang asing yang kerap dipakai dalam kasus-kasus suap. Selain mendesak OJK bekerja sama, PPATK juga akan menerbitkan aturan cross border cash carrying (CBCC) atau laporan pembawaan uang tunai (LPUT).

"Aturan pembatasan transaksi tunai perbankan diharapkan akan membatasi transaksi tunai dan menggunakan uang asing. Hal ini juga akan membantu mengurangi tingkat korupsi dan politik uang," katanya.

Sedangkan menurut kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso pernah mengungkapkan Impor valuta asing diduga kuat menjadi sarana pencucian uang hasil korupsi. Oleh karena itu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyarankan agar Bank Indonesia mengawasi ketat importasi komoditas ini. “Sekarang ini ada kecenderungan modus pencucian uang beralih ke uang tunai valuta asing. Karena itu impor valuta asing perlu diawasi BI. Sekarang ini BI kan tidak mengawasi. Yang mengawasi Bea dan Cukai,” ujarnya.

Yang dia maksud sebagai impor valuta asinga itu ialah impor uang yang diperlakukan sebagai komoditas. “Misalnya, Singapura kan menerbitkan uang pecahan 10 ribu dolar Singapura. Itu kan tidak pernah dipakai sebagai alat transaksi tunai di sana. Lalu dipakai orang-orang kita sebagai suap. Padahal kita tahunya setiap penggeledahan, ditemukan itu. Dalam kasus Gayus, dalam kasus Dhana Widyatmika dalam kasus Bahasyim Assyifie, uang pecahan 10 ribu dolar itu ada,” tutur Agus.

Menurutnya ini merupakan salah satu ancaman bagi penegakan hukum. Apalagi nanti bila Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah mulai berjalan. “Ini perlu ada regulasi,” tutur Agus.

Selain modus pencucian uang melalui valuta asing tunai, Agus mengatakan kini muncul pula tren transaksi korupsi dilakukan dia luar negeri. “Mereka bertransaksi di laur negeri, seperti di Malaysia. Pura-pura nonton balapan mobil lah. Ini karena di dalam negeri mereka takut tersadap. Dulunya kan modusnya di dalam negeri, tukar-tukaran mobil di basement atau di bandara. Itu sudah ketangkap. Sekarang pidah ke luar negeri. Perkembangan seperti ini harus diantisipasi,” tukasnya. [agus]

Topik Terkait

nilai tukar sgd $ 10000