Kemendag: Produksi CPO Untuk Biofuel Dalam Negeri

Eropa Menghadang Sawit Indonesia

Jumat, 21/03/2014

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tengah melakukan dialog dan debat di Parlemen Eropa di Brussel, Belgia, terkait dengan Crude Palm Oli (CPO) Indonesia yang dinilai tidak ramah lingkungan. Apabila CPO asal Indonesia tetap mendapatkan tantang masuk ke pasar Eropa maka nantinya pemerintah akan mengalihkannya untuk bisa dimanfaatkan di dalam negeri dalam bentuk biofuel.

“Kami tegaskan rencana kebijakan biofuel di Indonesia yang akan memprioritaskan konsumsi minyak sawit sebagai biofuel di dalam negeri apabila minyak sawit terus mendapatkan tantangan masuk ke pasar UE,” tegas Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam keterangan pers yang diterima Neraca, kemarin.

Bayu menegaskan bahwa minyak sawit adalah komoditas utama dan penting bagi perekonomian Indonesia. Wamendag juga menyampaikan kembali keseriusan dan komitmen penuh Pemerintah RI dalam menerapkan sustainable palm oil di Indonesia. “Indonesia sudah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yaitu suatu peraturan pemerintah yang wajib diberlakukan kepada industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi,” tuturnya.

Menurut Wamendag, melalui implementasi ISPO, Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan akan pentingnya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Selain ISPO, ada lagi sistem sertifikasi lainnya seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diterapkan sejak 2004, lebih dahulu dari ISPO. Rencananya, Pemerintah RI akan bekerja sama dengan RSPO untuk menyusun kesesuaian standar yang dapat dijadikan acuan standar global mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Konsumen minyak sawit utamanya di UE menginginkan minyak sawit yang berkelanjutan karena perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini diperburuk pula dengan minimnya informasi yang tepat dan pengetahuan masyarakat akan manfaat minyak sawit bagi kesehatan.

“Kita harus dapat memberikan informasi yang akurat untuk menanggapi tudingan tersebut, sehingga kami menggulirkan gagasan perlunya Indonesia-UE melakukan joint research di Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada industri dan konsumen minyak sawit. Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya melaksanakan consumer campaign di negara-negara konsumen utama minyak sawit,” imbuh Wamendag.

Untuk menanggapi perlakuan diskriminatif terhadap minyak sawit, Wamendag mengusulkan agar dikembangkan tidak hanya sustainable palm oil, tetapi juga sustainable vegetable oil, bagi semua jenis minyak nabati termasuk rapeseed, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak biji matahari, dan minyak nabati lainnya.

Usulan tersebut akan ditindaklanjuti pada pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) antara Indonesia dan Uni Eropa yang akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, pada 20 Maret 2014 di Komisi Eropa. Indonesia akan kembali mengajak UE untuk memperkuat kerja sama melalui jalur government to government, government to business, dan business to business.

Sebanyak dua petani sawit dari Aceh dan Sumatera Utara yang berpartisipasi pun turut memberikan testimoni keberhasilannya meningkatkan taraf kehidupan sejak menjadi petani sawit. Hal ini memperoleh tanggapan positif dan membuktikan bahwa kelapa sawit dapat membantu mengentaskan kemiskinan.