Masa Kampanye, Pemerintahan Autopilot

Oleh: Rikson Pandapotan Tampubolon, Mahasiswa Program Magister Universitas Sumatera Utara dan Wakil Ketua KNPI Kota Medan

Jumat, 21/03/2014

Jangan berharap banyak pesawat melakukan manuver- manuver terbaiknya, untuk terbang secara baik apabila pesawat dalam kondisi autopilot. Terlalu lama dalam posisi autopilot, pesawat akan mengalami masalah. Perubahan kapan saja boleh terjadi,sulit diprediksi dan cenderung dinamis. Autopilot adalah keadaan dimana kemudi/kendali berada pada posisi otomatis, berjalan sesuai dengan sistem tanpa campur tangan manusia.

Analogi yang sama, sedang terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Masa kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Negara dalam status autopilot. Banyak para pejabat Negara baik itu kepala Negara, menteri, kepala daerah dan anggota parlemen baik pusat maupun daerah,sibukmeramaikan kampanye partai politik.

Banyaknya pejabat Negara ramai-ramai mengajukan cuti untuk kampanye, demi mendukung partai politiknya agar bisa menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Semua pejabat Negara sibuk dengan agenda pemilu dan cenderung mengabaikan situasi sosial, politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Akibatnya, Negara sedang mengalami kekosongan kepemimpinan. Dan rakyat harus merespon fenomena ini secara bijaksana.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan masa kampanye untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk partai politik yaitu selama 21 hari yaitu mulai 16 Maret – 5 April 2014, hingga nanti hari-H pemilihan 9 April 2014. Setiap partai politik punya kepentingan untuk masuk ke Senayan. Selain untuk mendudukan perwakilannya di DPR Pusat dan di daerah, parpol pun ingin ikut menentukan gambaran (konstelasi),siapa presiden dan wakil presiden republik ini kedepan?

Tak terbayang, bagaimana nasib republik ini apabila dibiarkan dalam kondisi autopilot dalam waktu 21 hari. Ditambah lagi, waktu kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pasti juga akan menyita perhatian para pejabat kita. Bahkan, belum lagi kita bercerita tentang ketidak-efektif-an pemerintah yang pasti pikirannya akan terbagi untuk kompetisi pemilu. Tidak salah kalau kita beranggapan, masa yang ada sekarang sampai nanti pemilihan dan pelantikan presiden dan wakil presiden, status republik ini benar-benar dalam kondisi autopilot. Sebuah hipotesa yang sangat disayangkan.

Dalam konteks bernegara, status autopilot merupakan kritik rakyat kepada pemimpinnya yang tidak menjalankan fungsinya. Label autopilot merupakan “tamparan”keras kepada para pemimpin yang tidak amanah dan jarang - bahkan tidak pernah - hadir ditengah-tengah persoalan.

Fenomena Negara autopilot bukan merupakan fenomena yang baru yang terjadi di negeri ini. Dahulu, negeri ini pernah diramaikan oleh poster-poster atau spanduk yang berisi tentang kritik di seluruh negeri. Kritik itu dialamatkan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai oleh banyak kalangan tidak pernah hadir (in absentia) dalam persoalan mengurus negeri.

Dan terbukti, melalui sejumlah analisa para pengamat dan para pakar bahwa republik ini sepertinya tidak memerlukan kehadiran pemerintah kalau hanya untuk menjalankan Negara ini. Rakyat dan swasta sepertinya telah memiliki naluri untuk tetap berjalan mencari kehidupan. Bahkan, sialnya pemerintah malah dianggap sebagai batu sandungan oleh masyarakat dan swasta akibat buruknya birokrasi dan penyakit korupsi para pejabat Negara.

Bagaimanapun, kita tetap membutuhkan pemimpin untuk dapat merespon segala persoalan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Walaupun negeri ini boleh berjalan sedemikian rupa tanpa pemimpin, tetapi kita membutuhkan visi pemimpin yang akan membawa kita kepada Indonesia yang kita cita-citakan sesuai dengan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Negara yang selamat, adil dan makmur.

Tidak hanya parpol, masyarakat juga perlu masa kampanye untuk bisa mengenal lebih dalam tentang parpol dan calon wakilnya nanti di parlemen. Masa kampanye adalah masa yang penting untuk memperkenalkan ideologi, platform partai, program kerja dan calon-calon wakil rakyat dari partai politik tertentu.Tetapi alangkah tidak eloknya, apabila demi kepentingan kelompoknya (parpol), para pejabat negara rela meninggalkan tugas sucinya untuk mengurus negara.

Para pejabat Negara dipilih untuk mengurus Negara dan rakyatnya. Pejabat negara harus berpikir bahwa dirinya adalah milik bangsa dan Negara ini. Hal ini juga sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan dalam acara pelantikan pejabat tersebut. Baik itu pejabat eksekutif dan legislatif harus benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Indonesia saat ini, sangat membutuhkan sosok negarawan, yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sosok yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Yang menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negaranya. Keteladanan adalah kata kuncinya.

Jabatan harus dipandang sebagai sebuah amanah, yang harus dikerjakan sebaik-baiknya.

Masa kampanye yang ada, tidak seharusnya para pejabat negara, khususnya kepala negara dan kepala daerah meninggalkan tanggung jawabnya, hanya untuk kepentingan partai politiknya.

Begitu juga, para menteri yang memegang peran sentral dalam mengurus bangsa dan negara ini. Kecuali, para calon legislatif - yang memang harus ikut serta dalam kampanye-- yang mencalonkan diri di Pileg 2014.

Ingat, jabatan adalah amanah dan rakyat akan senantiasa mengawasi. Jangan latenkan status autopilot bagi negeri ini.

Pemilu 2014 adalah momen terbaik menentukan perubahan. Segala-galanya boleh terjadi. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat butuh pemimpin. (analisadaily.com)