Raskin Tak Boleh Ditumpangi Kepentingan Pribadi - Kabupaten Kuningan

Kuningan – Sekda Kuningan H. Yosep Setiawan meminta alokasi beras miskin (raskin) tidak ditumpangi oleh kepentingan pribadi atau golongan, karena itu akan menggiring penyalahgunaan dan penyimpangan distribusi raskin yang sebenarnya.

“Raskin adalah hak orang miskin. Apa jadinya jika data dari tingkat RT ataw RW yang disampaikan desa hingga kabupaten itu salah, maka otomatis pendistribusiannya pun akan salah. Saya tidak mau jika program raskin ini ditumpangi oleh kepentingan pribadi atau golongan,” pinta Sekda Yosep dihadapan ratusan kepala desa dan camat se-Kuningan, dalam acara sosialisasi Program Raskin 2014, Rabu (19/3), di GOR Ewangga.

Kuningan sendiri sejak tahun 2012 selalu mendapat penghargaan, berarti itu cerminan pelaksanaan raskin di Kabupaten Kuningan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Tahun ini pun Kita kembali mendapat Raskin Award sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan raskin di Jawa Barat. Ini harus dipertahankan dan jangan sampai ada penyalahgunaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Divre Bulog Cirebon, Muhson, menjelaskan, penyaluran raskin sampai ke masyarakat tepat sasaran dan tepat waktu, maka telah memberikan andil besar dalam peningkatan inflasi. “Pada saat raskin disalurkan, harga beras rendah dan ketika raskin tidak disalurkan, maka harga beras pun tinggi,” katanya.

Untuk pagu raskin Kuningan putaran tahun 2014 mendapat alokasi sebanyak 88.379 RTS-PM atau setara beras sebanyak 1.325.685 kilogram perbulan. Pagu tersebut masih seperti pagu tahun sebelumnya, dan harga tetapnya sebesar Rp. 1.600 perkilogram. Dimana setiap RTS berhak mendapat 15 kilogram perbulan. Tapi kenyataannya, banyak desa yang menaikan harga Rp 1.800 hingga Rp 2.000 perkg.

“Harga itu ditetapkan bagi desa yang terpencil, yang jauh dari pusat kota, dan sudah hasil kesepakatan antara desa dengan masyarakat. Di Kuningan, hanya beberapa desa saja, seperti di Kecamatan Karangkancana dan Subang,” tambah Kabag Ekonomi, Trisman Supriatna.

Dari 32 kecamatan di Kuningan, ternyata kecamatan Ciawigebang mendapat alokasi terbanyak, sebanyak 7.132 RTS-PM atau setara 106.980 kg. Apakah hal tersebut menandakan jumlah miskin di kecamatan berpenduduk padat itu memang banyak, padahal dari data lain, ada dua kecamatan termiskin di Kuningan, yaitu Kecamatan Karangkancana dan Subang.

BERITA TERKAIT

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5%

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5% NERACA Sanur, Bali - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di…

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018  NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kereta ringan (light rail transit/LRT) di…

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap Aparatur Sipil Negara (ASN)…