Malaysia Masih Butuh Puluhan Ribu TKI

NERACA

Jakarta----Kementerian Tenaga Kerja mengungkapkan saat negeri Jiran Malaysia tetap membuka pintu untuk tenaga kerja Indonesia (TKI). Meski sebelumnya ada moratorium dengan Malaysia. “Malaysia butuh 50.000 orang,” kata Menankertrans Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, (2/8)

Muhaimin menambahkan saat ini pemerintah tengah menunggu kesepakatan dengan Malaysia untuk memberangkatkan TKI baru kesana. Artinya, ada pintu kesempatan bagi TKI yang gagal berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja di Malaysia. "Bukan dialihkan, sekarang tinggal tunggu MoU dengan Malaysia fix, nanti dibuka lagi. Nah terserah mereka kalau mereka masih berminat bekerja ke luar negeri bisa bekerja ke Malaysia,” tambahnya

Cak Imin-demikian panggilan akrabnya mengatakana kesepakatan dengan Malaysia untuk pengiriman TKI diusahakan dapat dirampungkan. Setelah itu, Indonesia dapat mengirimkan kembali TKI ke Malaysia, setelah sebelumnya sempat ada moratorium. "Dengan Malaysia, satu bulan ini selesai, pengiriman TKI ke sana tidak ada masalah," tuturnya.

Mengenai masalah TKI yang gagal berangkat ke Arab Saudi, Muhaimin berjanji akan terus memperhatikan mereka terutama di wilayah kantung-kantung TKI. Selain itu, dana-dana CSR dari pemerintah, khususnya perusahaan BUMN diharapkan dapat dialihkan ke kantung-kantung tersebut. "Untuk TKI yang gagal berangkat ada pasti, kita sedang pantau terus. Untuk dana CSR saya sarankan dialihkan ke kantung-kantung TKI," imbuhnya.

Pada 30 Mei 2011 pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani protokol atau amandemen nota kesepakatan (MoU) menyangkut penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik atau pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia.

Penandatanganan MoU TKI sektor domestik ini merupakan tahapan awal dari dicabutnya moratorium penempatan TKI sektor domestik dan kembali membuka pengiriman TKI ke Malaysia. Hasil kesepakatan kedua negara ini menyangkut sejumlah perbaikan antara lain mengenai penyimpanan paspor dipegang oleh TKI, pemberian hak libur atau cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi.

Menyinggung soal program transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menggandeng Menteri Pertanian Suswono untuk menandatanganani MoU program ketahanan pangan.

Muhaimin mengatakan, peran program transmigrasi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena transmigrasi merupakan bagian integral dari perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi) dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kemenakertrans memiliki potensi lahan yang belum termanfaatkan seluas ± 2,4 juta Ha dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Potensi ini apabila dimanfaatkan secara maksimal dapat memberikan kontribusi bagi penyediaan pangan nasional,“tuturnya.

Dikatakan Cak Imin, kerja sama dengan Kementerian Pertanian dibutuhkan untuk memacu peningkatan produktivitas lahan transmigran yang dilakukan dengan cara efisiensi dan introduksi teknologi tepat guna, peningkatan SDM serta dukungan infrastruktur, pasar dan permodalan. **cahyo

BERITA TERKAIT

APP Sinar Mas Wakafkan 10 Ribu Al-Quran ke Penjuru Riau

Melanjutkan program tahun sebelumnya, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas bersama PT Arara Abadi, PT Indah Kiat Pulp &…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…