NERACA

Jakarta – Beban subsidi minyak sangat besar dan terus menggerogoti beban APBN nasional, dan menjadi biang kerok defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus fokus pada penyehatan fiskal anggaran belanja 2014. Salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah membengkaknya alokasi subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengutarakan bahwa saat ini Pemerintah harus bekerja keras menjaga kesehatan fiskal. Peningkatan anggaran subsidi harus diwaspadai karena naiknya harga minyak ataupun peningkatan konsumsi BBM subsidi itu sendiri. "Pemerintah saat ini memang harus kerja keras menjaga fiskal, kita tidak boleh berhenti karena meningkatnya subsidi maupun dari konsumsi atau harga minyak," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (19/3).

Menurut dia, kisaran harga minyak dunia saat ini masih sesuai dengan yang diperkirakan pemerintah. Namun, volume pemakaian BBM subsidi memang harus dijaga ketat. "Kami sedang memikirkan dan bagaimana solusi itu bisa dibatasi. Karena, kalau defisit tidak mungkin melebihi 3%. Seperti apa tunggu saja. Ininya kita akan menjaga fiskal kita," tegasnya.

Namun, dengan membludaknya konsumsi, apakah harga BBM subsidi akan kembali naik? Hatta enggan menjawab ini dengan tegas. Hatta hanya mengatakan saat ini belum ada rencana kenaikan harga BBM subsidi.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan. Saya tidak ingin bicara ada atau tidak ada kenaikan. Jangan katakan ada kenaikan atau tidak ada kenaikan. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menilai target Pemerintah untuk mencapai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,5% sulit dicapai. Sekali pun ada rencana mengajukan APBN Perubahan, disertai pemangkasan belanja rutin di beberapa pos, langkah yang lebih tepat disebut-sebut ialah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Bank Dunia membuat tiga skenario terkait kenaikan harga BBM. Pertama, jika harga bahan bakar tidak naik sama sekali, beban subsidi akan tembus Rp 300 triliun. Alhasil defisit APBN tembus 2,6 persen, di atas target pemerintah. Skenario kedua, harga dinaikkan 15 persen, dan tekanan pada anggaran berkurang separuh. Defisit menjadi 2,1 persen, penghematan anggaran mencapai Rp 45 triliun.

Skenario ketiga, harga naik 50 persen, artinya premium menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit APBN bisa ditekan hingga hanya 1,9 persen saja. Jim mengatakan, lewat skenario paling radikal ini anggaran yang bisa dialihkan untuk belanja lain mencapai Rp 68 triliun.

Sedangkan menurut Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengaungkapkan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tiap tahunnya terus membengkak dan makin menjadi beban keuangan negara/APBN. Agar subsidi BBM dapat dikontrol besarannya, pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM subsidi per kendaraan. “langkah ini sebagai salah satu upaya mengontrol besaran pemakaian BBM, guna efektifitas program ini tentu saja perlu dukungan infrastruktur salah satunya dengan teknologi," katanya.

Andy menerangkan, teknologi yang sedang dibangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2014 adalah sistem monitoring dan pengawasan dengan RFID (Radio Frequency Identification). Tidak hanya Pertamina saja yang wajib membangun sistem ini, tetapi semua badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi lainnya seperti PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

"Sistem ini dapat mendata seluruh penyaluran BBM subsidi yang keluar dari nozzel SPBU, per liternya, per kendaraan, waktunya, dan lainnya, semua terdata dan bisa diakses secara real time khususnya oleh badan pengatur (BPH Migas)," ujar Andy. Dengan terbangunnya sistem tersebut, tidak perlu seluruh Indonesia dulu, tergantung kesiapan masing-masing daerah, maka dengan mudah bisa dilakukan pembatasan BBM subsidi. [agus]