NERACA

Jakarta -  Tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dan sekitarnya menjadikan beberapa industri mulai memikirkan untuk merelokasi usahanya ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu kota yang diusulkan untuk menjadi tujuan relokasi adalah Semarang dan Surabaya. Besarnya peralihan tenaga kerja tersebut mendorong kalangan dunia untuk mendesak pemerintah mengembangkan kawasan industri di kedua dua wilayah tersebut.

"Perlunya membentuk industry cluster di luar Jakarta dimana tanah dan upah berbiaya rendah, ke Semarang atau Surabaya," ungkap Gustav F Papanek, dari Boston Institude for Developing Economies di Jakarta, Rabu (19/3).

Gustav menilai upah buruh di dua wilayah tersebut dianggapnya masih sangat relevan bagi para pelaku industri. Saat ini, pemerintah setempat mengenakan rata-rata UMP di bawah Rp 2 juta per bulan.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan industri tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggarannya untuk pembangunan infrastruktur yang berbasis industri. Selama ini, anggaran pemerintah untuk kegiatan infrastruktur tak lebih dari 1%. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan alokasinya menjadi 5% dengan sumber pendanaan dari peralihan dana subsidi BBM.

Menurut Gustav, subsidi BBM selama ini tidak membantu meningkatkan jumlah lapangan kerja. Pencabutan kebijakan ini juga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan berfungsi meningkatkan pendapatan negara.

Ditambahkannya, pemerintah juga diusulkan untuk bersinergi dengan para pelaku Industri dalam mendidik para pekerja agar lebih berkualitas dan semakin produktif. "Program pemerintah saat ini cenderung kurang efektif, dan korporasi enggan memberikan pelatihan karena akan memicu pegawainya pindah ke pesaing. Jadi, lakukan kombinasi, pemerintah membayar pendidikan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, rencana induk (masterplan) pengembangan sembilan kawasan industri di Indonesia bisa diselesaikan. Sembilan kawasan terdiri atas Siak, Boyolali, Sei Bamban, Bangka, Majalengka, Bintuni, Buli, dan Kulonprogo.

"Saat ini, kami sedang persiapkan semuanya. Prosesnya terus berjalan. Kami targetkan tahun ini semua masterplan itu sudah selesai," ujar Dirjen Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono.

Sesuai rencana awal pemerintah, Siak di Provinsi Riau akan dijadikan kawasan industri penunjang minyak dan gas, Boyolali (Jawa Tengah) untuk industri tekstil kering (garmen), Sei Bamban (Sumut) untuk hilirisasi produk karet, serta Bangka (Bangka Belitung) akan dijadikan kawasan industri berbasis timah.

Selain itu, ada Majalengka di Jawa Barat yang dirancang menjadi kawasan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Gresik (Jawa Timur) untuk industri petrokimia berbasis gas, Bintuni-Tangguh (Papua) untuk industri petrokimia berbasis gas, Buli (Halmahera) untuk industri feronikel, serta Kulonprogo (Yogyakarta) untuk menjadi kawasan industri besi dan baja.

Imam mengklaim, semua rencana pengembangan sembilan kawasan industri dilakukan dengan pendekatan perwilayahan. Hal tersebut untuk memacu percepatan industrialisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyampaikan, jika terjadi penolakan oleh masyarakat setempat, biasanya karena kawasan industri tidak dilengkapi dengan fasilitas pusat pelatihan dan inovasi yang bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. "Pendekatannya adalah pengelolaan kawasan yang berbasis bisnis terintegrasi, sehingga industri yang masuk berdaya saing," imbuh dia.

Khusus untuk kawasan industri Boyolali, Kemenperin akan merampungkan masterplan lengkap dengan detain engineering design (DED) dan rencana analisa dampak lingkungannya (amdal). Lahan potensial yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan industri ini berkisar 272-300 hektare (ha).