CPO Indonesia Dihambat, Pemerintah Siap Gugat Eropa

Perdagangan Luar Negeri

Kamis, 20/03/2014

NERACA

Jakarta – Peredaran minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah pengenaan bea masuk yang tinggi sebesar 18,9%. Pihak Eropa mengklaim bahwa CPO Indonesia diproses dengan cara yang tidak benar dan merusak lingkungan. Atas tuduhan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan jalur hukum untuk menggugat Eropa.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan komoditas unggulan Indonesia kerap kali diganggu dengan macam-macam isu, salah satunya dinilai merusak lingkungan. “Pasar kadang-kadang tidak adil, produk kita yang layak dikonsumsi seperti sawit, kadang di-banned karena soal-soal lingkungan. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasan Hasil Pertanian saya minta mempersiapkan agar suatu saat kita bisa mengajukan tuntutan hukum,” ujar Suswono di Jakarta, Rabu (19/3).

Ia menjelaskan CPO Indonesia tidak hanya dikenakan bea masuk yang tinggi karena merusak lingkungan, negara seperti Perancis juga memberlakukan bea masuk antidumping untuk CPO Indonesia. Negaranya itu menuduh Indonesia menjual CPO lebih murah ketimbang minyak nabati lain yang berasal dari kedelai dan biji bunga matahari yang diproduksi di Uni Eropa.

Pemerintah meyakini itu hanya trik persaingan dagang minyak nabati. Selain CPO, Indonesia juga mengekspor biodisel ke Benua Biru. “Kita sudah berusaha mengikuti kaidah yang ditetapkan. Tapi masih saja ada hambatan. Tidak bisa tidak, upaya hukum adalah upaya terakhir, tentu harus kita persiapkan dengan baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah terus memperjuangkan agar kelapa sawit lolos sebagai komoditas ramah lingkungan, sehingga dapat diperdagangkan lebih luas di dunia guna mendukung kepentingan ekonomi nasional dan pengembangan industri. Menurut dia, Indonesia memperjuangkan agar kelapa sawit lolos sebagai komoditas ramah lingkungan.

“Saya sampaikan Indonesia harus fleksibel, memberikan beberapa hal dalam negosiasi itu. Namun,dengan catatan jangan sampai kelapa sawit ditolak dan dianggap sebagai produk yang tidak bisa diterima oleh dunia, sayaratnya itu. Waktu itu katanya, oke kelapa sawit akan dipertimbangkan lolos dari enviromental goods, saya ikuti masih ada hambatan, di sana sini, dan tentunya tahun depan itu kita akan ada target dimana ada solusi yang baik untuk kelapa sawit,” kata Presiden.

Presiden memastikan pemerintah akan terus berupaya agar kelapa sawit dapat lolos. “Kita harus mengejar dan kita harus fight kalau memang ada ketidakadilan terhadap pengaturan komoditas yang diperdagangkan secara internasional,” ujar SBY. Kepala Negara juga menyerukan agar para pemangku kepentingan industri kelapa sawit bersinergi sehingga dapat mengatasi berbagai masalah dan berkembang kuat di masa depan untuk kepentingan ekonomi nasional.

Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan para pengusaha kelapa sawit. Selain itu, para pengusaha kelapa sawit juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap agar kritik dan koreksi terkait masalah lingkungan yang disampaikan oleh lembaga swadaya dijadikan dasar upaya untuk perbaikan. Namun bila upaya perbaikan dilaksnakan sehingga tidak ada lagi ada masalah, Presiden mengharapkan LSM juga memberitakan kepada dunia.

"Kalau ada kurangnya silahkan dikritik, tapi kalau ada perbaikan, dan kemudian kelapa sawit kita tidak merusak lingkungan mereka terus terang berkata di dunia, bahwa perusahaan kelapa sawit di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan tidak merusak lingkungan dan kemudian tidak takut kalau diembargo, tidak takut untuk dihambat, trade barier," kata Presiden.

Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai dalam beberapa forum dunia, Indonesia kerap tak berdaya menghadapi perang dagang salah satunya menghadapi isu-isu terkait dengan produk unggulan Indonesia. “Dalam perdagangan internasional, sebenarnya ini hanya berupa barter kepentingan. Akan ada hasil bagus kalau posisi tawar kita bagus. Sayangnya, dalam percaturan dunia pemerintah kurang baik memainkan bidaknya,” tutur Erani.

Padahal, Erani mengatakan banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah dalam berdiplomasi untuk menggolkan kepentingan nasional. Indonesia bisa mencontoh jalan diplomatik yang biasa dipakai China dan negara lainnya. “Harus ada keberanian, jangan sedikit digertak ciut,” serunya.

Upaya-upaya untuk membuat jatuh harga produk unggulan Indonesia ini terjadi karena negara-negara tersebut merasa tersaingi dengan produk sawit, karena kemampuan produksinya sangat besar. “CPO itu produk paling efisien. Kenapa negara-negara melakukan proteksi dengan cara-cara non-tariff barrier itu, alasannya karena mereka kalah bersaing,” ucap Suswono.

Menurutnya, beberapa negara seperti AS dan Uni Eropa tidak ingin produk kelapa sawit mendominasi pasarnya. Pasalnya, kedua negara itu mempunyai produk pesaing sejenis seperti minyak dari rapeseed, kedelai, dan bunga matahari. “Rapeseed mereka jelas kalah, sun flower juga kalah dan tidak efisien, kedelai juga tidak efisien. CPO kita di sana itu unggul,” serunya.