Jenis Perizinan di Tangan PTSP

Dalam Perda DKI Nomor 12 Tahun 2013, ada empat level pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Yaitu, Badan PTSP (BPTSP) di tingkat provinsi yang berstatus sebagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di bawah gubernur.

Berikutnya, Kantor PTSP (KPTSP) yang berada di tingkat kota dan kabupaten. Lalu Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan. BPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satlak Kecamatan, dan Satlak Kelurahan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

Kantor PTSP bertugas melaksanakan pengendalian Satlak Kecamatan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan, maupun dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. Sedangkan, tugas Satlak Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan-non perizinan serta dokumen administrasi lain yang menjadi kewenangannya. Hal sama juga berlaku di tingkat Satlak Kelurahan.

Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi 26 bidang atau jenis. Yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU), perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan. (saksono)

BERITA TERKAIT

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring

KPK Dorong Pemprov Babel Terapkan Perizinan Daring NERACA Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Duh, Biro Umroh (Lagi)

Biro Jasa travel umroh kembali tercoreng, setelah kasus kemarin First Travel tidak bisa memberangkatkan kurang kebih 50.000 hingga 60.000 korban.…

Penyelenggara Umroh/Haji Perlu Didaftar Ulang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) ikut serta mengawasi biro perjalanan yang…

Wapadai Penipuan Jamaah “Berskema Ponzi”

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bungsu Sumawijaya menyatakan, kasus…