Jenis Perizinan di Tangan PTSP

Dalam Perda DKI Nomor 12 Tahun 2013, ada empat level pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Yaitu, Badan PTSP (BPTSP) di tingkat provinsi yang berstatus sebagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di bawah gubernur.

Berikutnya, Kantor PTSP (KPTSP) yang berada di tingkat kota dan kabupaten. Lalu Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan. BPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satlak Kecamatan, dan Satlak Kelurahan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

Kantor PTSP bertugas melaksanakan pengendalian Satlak Kecamatan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan, maupun dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. Sedangkan, tugas Satlak Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan-non perizinan serta dokumen administrasi lain yang menjadi kewenangannya. Hal sama juga berlaku di tingkat Satlak Kelurahan.

Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi 26 bidang atau jenis. Yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU), perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan. (saksono)

BERITA TERKAIT

Penerapan Perizinan Berbasis Teknologi Perlu Dipercepat

P { margin-bottom: 0.08in; }       NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto…

Bekasi Sederhanakan Perizinan Sasar Investasi Rp6,5 Triliun

Bekasi Sederhanakan Perizinan Sasar Investasi Rp6,5 Triliun NERACA Bekasi - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota…

Perizinan jadi Kendala Penerapan BBM Satu Harga

  NERACA Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan bahwa perizinan masih menjadi salah satu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Hidup di Negeri 1001 Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) menyebutkan, data sementara kejadian bencana alam sejak 1 Januari hingga 20 November, ada 2.057 bencana…

Mengukur Dampak Siklon Cempaka dan Dahlia

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Siklon Tropis Cempaka dan Dahlia yang melanda sebagian wilayah Jawa belum lama ini merupakan…

Bencana Alam Jadi “Magnet” Menarik Wisatawan?

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, masyarakat di seluruh dunia tertarik untuk menyaksikan erupsi Gunung…