Jenis Perizinan di Tangan PTSP

Dalam Perda DKI Nomor 12 Tahun 2013, ada empat level pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Yaitu, Badan PTSP (BPTSP) di tingkat provinsi yang berstatus sebagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di bawah gubernur.

Berikutnya, Kantor PTSP (KPTSP) yang berada di tingkat kota dan kabupaten. Lalu Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan. BPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satlak Kecamatan, dan Satlak Kelurahan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

Kantor PTSP bertugas melaksanakan pengendalian Satlak Kecamatan, serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan, maupun dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. Sedangkan, tugas Satlak Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan-non perizinan serta dokumen administrasi lain yang menjadi kewenangannya. Hal sama juga berlaku di tingkat Satlak Kelurahan.

Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi 26 bidang atau jenis. Yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU), perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan. (saksono)

BERITA TERKAIT

KPK Soroti Perizinan Kota Serang dan Cilegon

KPK Soroti Perizinan Kota Serang dan Cilegon NERACA Serang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan…

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Berikan Kemudahan Perizinan

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Berikan Kemudahan Perizinan NERACA Sukabumi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota…

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Berikan Kemudahan Perizinan

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Berikan Kemudahan Perizinan NERACA Sukabumi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…