Reformasi Birokrasi Perizinan ala Yogya

Sejak 15 November 2005, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membentuk Dinas Perizinan yang melayani pengurusan pelayanan perizinan. Namun, peresmian pelayanan baru dilakukan pada 15 Januari 2006. Sebelum ada Dinas Perizinan, seluruh kegiatan perizinan dilayani di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang merujuk pada SK Menpan Nomor 81/1995.

“Namun, UPTSA masih berperan hanya sebatas kantor pos saja, jadi elum cukup efektif emagkas jalur birokrasi perizinan,” kata Deputi Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan otonomi Daerah (KPPOD) Ig Sigit Murwito. Menurut Sigit, pola pelayanan yang diberikan Dinas Perizinan sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pembentukan Dinas perizinan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Bagian Hukum, bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Perlengkapan, Bagian Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), serta Dinas Tata Kota. “Dinas Tata Kota melaksanakan pembangunan gedung dengan konsep Korea, yaitu dengan desain terbuka dan transparan, sehingga setiap bagian terlihat dan dapat saling mengawasi,” kata Sigit.

Jadi, tujuan dibentuknya Dinas Perizinan, antara lain untuk menghindari adanya overlapping pelayanan izin yang sama di beberapa instansi, mempercepat waktu proses penyelesaian pelayanan, ada kepastian biaya pelayanan yang tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan untuk dua atau lebih perizinan.

Memberi Kemudahan

Untuk memudahkan pengurusan perizinan, Dinas Perizinan mengadakan Klinik Pelayanan Perizinan (Kliper). Kliper ditujukan sejak proses prapendftaran, misalnya menyangkut persyaratan. Untuk menghindari praktik ilegal, petugas Kliper dilarang melayani pemohon di luar gedung Dinas Perizinan.

Menurut Sigit, di dinas tersebut, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel untuk mempermudah dan mempercepat proses. Misalnya, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Hinder Ordonantie (HO) dapat diajukan secara bersamaan.

“Dari hasil studi yang dilakukan International Finance Corporation (IFC) pada 2012 diketahui bahwa pelaku usaha di Yogya hanya cukup mendatangi Dinas Perizinan untuk mengurus perizinan SIUP TDP, dan Izin Lokasi,” kata dia. Alhasil, waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan itu menjadi lebih cepat dibandingkan rata-rata kota lain di Indonesia yang disurvei IFC.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pun meningkat, bahkan mencapai 84 dan rata-rata 80-82. Terbukti, bentuk usaha perorangan dengan skala usaha kecil dan menengah tumbuh pesat di Yogya. Jika pada 2006, ada 188 usaha perorangan baru, lima tahun kemudian, yaitu pada 2011 sudah terdapat 510 usaha perorangan baru. Dalam lima tahun terakhir, sekitar 900-1.176 usaha baru bermunculan. Dinas Perizinan telah mengeluarkan 156 izin hotel, 22 izin restoran, dan 90 izin usaha perjalanan wisata.

“Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan adalah kunci sukses dari optimalisasi tujuan yang hendak diperoleh, yaitu perbaikan iklim investasi hingga mampu menarik investor masuk ke daerah tersebut,” tutur pengurus KPPOD ini. (saksono)

BERITA TERKAIT

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…

KPK Soroti Perizinan Kota Serang dan Cilegon

KPK Soroti Perizinan Kota Serang dan Cilegon NERACA Serang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan…

Reformasi Dana Insentif Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Dalam APBN, kerangka hubungan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterjemahkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…