TINGKAT BI RATE HARUS DITURUNKAN - Bunga Tinggi Hambat Pertumbuhan RI

Jakarta – Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang masih menganut rezim suku bunga tinggi di bawah kepemimpinan Agus Martowardjojo, dituding Bank Dunia telah menghambat terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia lantaran memicu suku bunga perbankan di Indonesia ikut naik. Kendati BI Rate dalam 5 bulan berturut-turut bertahan di level 7,5%, faktanya di lapangan, suku bunga bank masih tetap tinggi sehingga menekan roda usaha sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

NERACA

Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dari proyeksi pemerintah. Jika BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di level 5,7%, pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah yaitu 5,3%,”Pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap lemah karena tingginya biaya pinjaman, rendahnya harga komoditas dan meningkatnya harga barang modal impor dibandingkan tahun sebelumnya,”ujarnya di Jakarta, Selasa (18/3).

Meski ekonomi melambat, kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan akan sedikit membaik. Bank Dunia memperkirakan defisit tersebut akan berada di level 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya di level 3,3%. Maka dari itu,  untuk mengimbangi penurunan investasi tersebut, Bank Dunia mengusulkan Indonesia melakukan upaya penyeimbangan dengan lewat konsumsi swasta dan peningkatan ekspor Indonesia. "Konsumsi swasta diperkirakan akan menjadi pendorong yang bersifat sementara menjelang Pemilu bulan April dan Juli," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan ekonom yang juga guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, kenaikan suku bunga bank menjadi beban terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati BI masih berani tetap mempertahankan BI Rate 7,5%, ”Melihat indikatornya rupiah yang terus menguat harusnya BI Rate sudah bisa turun,”tegasnya kepada Neraca, kemarin.

Dia menuturkan, BI Rate di level 7,5% tetap menjadi khawatiran bagi pertumbuhan ekonomi nasional tidak berjalan baik, mengingat suku bunga acuan yang tinggi menjadikan sektor riil akan terasa sulit untuk ekspansi terhadap produksinya karena suku bunga tinggi tidak mengambil kredit maupun pinjaman dari bank. “Kalau kondisi rupiah terus menguat dan inflasi yang menurun, diharapkan pada bulan selanjutnya dapat menurunkan BI Rate,” imbuhnya.

Karena harapan utama dari pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari sektor rill untuk peningkatan produksi, jadi jika produksinya bisa berjalan maksimal pertumbuhan ekonomi nasional lambat laun dapat membaik. “Jika suku bunga acuannya rendah kan sektor riil berani meminjam untuk ekspansi atau peningkatan produksi, jika masih tinggi biasanya wait and see sampai dengan kondisi stabil dan aman,” paparnya.

Beban Industri

Sementara Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Hariyadi Sukamdani menambahkan, tingginya BI Rate yang mencapai 7,5% menjadi tantangan berat bagi dunia usaha nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. ”Salah satu faktor yang akan menghambat Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN adalah tingginya tingkat suku bunga acuan BI Rate 7,5%. Dalam level itu, hampir dapat dipastikan harga produk dalam negeri jauh lebih tinggi ketimbang produk luar,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi Hariyadi mengatakan, kalau dibandingkan dengan negara lain, BI Rate tergolong paling tinggi di ASEAN. Tingginya bunga acuan itu akan terasa berat bagi para pelaku usaha dalam negeri yang ingin melakukan penarikan kredit. Dengan begitu, pelaku domestik tidak akan bersaing di kawasan Asia Tenggara karena harga barang dan ongkos produksi yang mahal."Kreditnya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan para pelaku usaha di negara lain, terutama di ASEAN. Itu merupakan tantangan tersendiri. Otomatis akan berdampak ke banyak sektor lainnya,”ujarnya.

Dia menegaskan, menjelang pasar bebas ASEAN 2015 ini, pemerintah harus melakukan upaya mengimbangi besaran BI Rate dengan sejumlah potensi peningkatan daya saing yang dimiliki Indonesia. Pandangan yang sama juga disampaikan pengamat ekonomi, Dewi Puspa Purbasari, dengan kenaikan tingkat suku bunga tentunya akan terjadi penurunan kredit. Perusahaan akan berpikir ulang untuk melakukan eskpansi usahanya yang akan berdampak pada kinerja industri yang menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. “Untuk pembelian mesin-mesin, kegiatan operasional pabrik-pabrik sebagian besar dibiayai oleh kredit. Dengan BI Rate yang tetap tinggi, cost of fund perusahaan akan semakin tinggi sehingga akan mengurangi return usaha.” jelasnya.

Meski dibutuhkan, menurut dia, penurunan BI Rate juga tidak bisa dilakukan terburu-buru. Di kuartal kedua 2014, pemerintah akan meningkatkan tarif listrik untuk industri. Hal tersebut tentu akan memicu harga barang produksi mengalami kenaikan. “Kenaikan tarif dasar listrik berpengaruh terhadap industri besar, mal-mal, dan lainnya sehingga BI tidak ingin ambil risiko.” ujarnya.  

Selain itu, sambung dia, saat ini merupakan momen pemilu legislatif, dan masih adanya kemungkinan penarikan dana di pasar karena tapering off. Namun, yang terpenting menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak harus bagaimana agar suku bunga rendah, melainkan bagaimana biaya untuk mendukung kegiatan operasional industri agar lebih murah. “Yaitu bagaimana agar mengurus surat izin lebih murah, prosedur, dan lainnya. Termasuk praktik korupsi juga bisa diturunkan.” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi sekaligus Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, BI Rate seharusnya bisa diturunkan lebih rendah lagi dan bukan sebaliknya hanya dipertahankan dalam lima bulan berturut-turut “Dengan melihat kecenderungan BI Rate dalam waktu lima bulan yang masih bertahan ini maka terdapat kecenderungan mengutamakan kebijakan suku bunga tinggi atau bisa dibilang rezim suku bunga tinggi,” kata dia.

Dia menjelaskan, apabila melihat kondisi makro ekonomi Indonesia yang mulai membaik seharusnya BI Rate bisa diturunkan dalam waktu dekat ini. Namun sebaliknya, Bank Indonesia tidak mau menurunkan suku bunga acuan dikarenakan adanya kekuatiran tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS) akan naik.

Dia juga menjelaskan, penguatan rupiah belakangan ini tidak mampu untuk menurunkan BI Rate dikarenakan belum didukung oleh penguatan fundamental ekonomi. Namun, paling tidak dengan penguatan nilai tukar rupiah dan stabilnya inflasi maka bisa menjadikan BI Rate diturunkan. lia/agus/iwan/bani

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…