NERACA

Jakarta – Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia telah mempunyai "senjata" yaitu Sistem Logistik Nasional (Sislognas) untuk membuat ongkos logistik semakin murah dan bisa bersaing dengan produk impor. Bahkan, program tersebut telah dibuat Peraturan Presiden (Perpres) No.26/2012. Sayangnya, program tersebut hanya sebatas angin surga mengingat banyak program Sislognas masih lambat diterapkan oleh pemerintah.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldi Masita menilai, sejauh ini Sislognas tak kunjung juga diterapkan. Padahal, program-program dalam Sislognas sangat rinci penjelasan mengenai sistem yang mampu menjamin berlangsungnya proses distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain dengan baik dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam skala nasional.

“Program Sislognas sudah sangat bagus dan rinci, tinggal masalahnya mau jalan atau tidak. Karena selama dua tahun terakhir sejak dikeluarkannya aturan tersebut belum juga diterapkan. Ini karena pemimpin yang paling atas kurang berani. Maka dari itu, kita minta agar nantinya pemimpin yang baru harus berani, mengingat banyaknya konflik kepentingan dari para pemain-pemain lama,” ujar Zaldi di Jakarta, Selasa (18/3).

Tak hanya itu, pihaknya melihat kordinasi antar kementerian terkait dengan program Sislognas juga masih sangat lemah. Pasalnya, sejauh ini hanya Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan yang mendukung kebijakan tersebut. “Kemenko dan Kemendag sangat mendukung sementara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda masih belum terlihat keterlibatannya. Itu semua karena ada konflik interest, dan kelihatannya Kemenhub menolak program tersebut,” papar Zaldi.

Jika saja program Sislognas tersebut berjalan, menurut dia, maka bisa dipastikan setiap lima tahun sekali biaya logistik akan menurun sebesar 5%. “Itu sudah sesuai dengan program-program di Sislognas. Artinya, ketika biaya logistik sudah semakin murah maka produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Indonesia Nasional Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan penerapan program Sislognas masih berjalan lambat. “Masih sangat lambat, harusnya penerapan program tersebut bisa lebih cepat lagi terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” ungkap Carmelita kepada Neraca, kemarin.

Menurut Carmelita, sekalipun ada yang menjegal program Sislognas maka itu hanya karena ego sektoral yang tidak ingin biaya logistik di Indonesia bisa semakin murah dan bisa berdaya saing dengan produk impor lainnya. “Sislognas itu sudah jadi kesepatan semua pihak dan semua komponen yang terlibat dalam sistem logistik,” tutur Carmelita.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengatakan yang perlu dibenahi saat ini adalah program-program yang tertera dalam Sislognas mesti mendapat percepatan, termasuk pembentukan Badan Logistik Nasional. Badan yang merupakan amanat dalam Sislognasi nantinya akan menjadi mengsinkronisasi segala program yang tertera dalam Sislognas.

Iskandar mengatakan, Sislognas harus mendapat pengawasan sehingga dapat berjalan dengan benar dan cepat. “Maka kami minta pemerintah segera bentuk itu, demi perlogistikan Indonesia yang 2015 sudah memasuki era liberalisasi,” ungkap Iskandar.

Sedangkan bagi pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Felianty, kendala biaya besar dan waktu yang masih tertinggal dengan negara lain merupakan suatu kendala yang dihadapi sektor logistik dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun sektor logistik di Indonesia maka menyebabkan ketinggalan jauh terhadap negara lain dan agak susah untuk mengejar ketertinggalan ini. “Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bisa membangun sektor logistik ini supaya bisa bersaing dengan negara lain dalam menyambut MEA nanti,” ujarnya, kemarin.