NERACA

Jakarta - Dengan beralihnya pengawasan perbankan di Indonesia dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka arsip pun turut berpindah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21/2011 Tentang Fungsi Pengawasan Perbankan, di mana secara resmi pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK terhitung 31 Desember 2013.

"Dokumen arsip yang diserahkan ke OJK, berbentuk soft copy. Yang asli harus disimpan di lembaga pembuat arsip tersebut," kata Kepala Depatemen Logistik Pengamanan BI, Heru Pranoto di Jakarta, Selasa (18/3). Dia juga menambahkan, proses penyerahan arsip ke OJK dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada periode 1 Januari 2009 sampai 31 Oktober 2013, dan penyerahannya dilakukan pada 31 Desember 2013.

Heru melaporkan, arsip tersebut terdiri dari 87.782 berkas, dokumen tersebut tersebar di satuan kerja, 40 kantor perwakilan dalam negeri. Dia pun menjelaskan, pada periode pertama sebanyak 84.905 berkas dengan kapasitas 3,5 terra byte. Sedangkan untuk tahap dua dalam periode 1 November 2013-30 November 2013 dan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2014."Sedangkan 2.877 udah diveriifikasi dan scanning semuanya akan diserahkan ke OJK," imbuh Heru.

Menurut Heru, dalam pengalihan dokumen ini membutuhkan proses panjang, dengan pendataan doumen serta scanning dokumen."Dalam rangka memastikan alih media, di samping kami gandeng departemen internal dan arsip nasional kami libatkan. Dengan kerjasama arsip nasional, sudah sesuai undang-undang kearsipan yang berlaku," tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri), Mustari Irawan, mengungkapkan pihaknya mengapresiasi BI karena memiliki komitmen kuat untuk mengarsipkan dokumennya, di tengah ketidakpedulian instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat terhadap pentingnya kearsipan. Terlebih lagi karena proses alih media dokumen pengawasan perbankan tersebut dilakukan sesuai prinsip, standard, dan kaidah kearsipan.

"Selain dokumen dialihkan ke dalam bentuk digital, juga diaudit dulu. Kami melihat ini pekerjaan luar biasa, karena ANRI sendiri juga sedang melakukan digitalisasi, dan itu butuh waktu yang lama," kata dia. 

Menurut dia, selain menciptakan dan mengelola arsip yang digunakan sebagai bukti akuntabilitas kinerja, bukti sah dalam proses pengadilan, juga mengelola arsip statis sebagai memori kolektif organisasi serta memori kolektif bangsa. Oleh karenanya, ANRI akan terus mendorong BI untuk mengarsipkan dokumennya, mengingat BI adalah sentral dari seluruh bank di Indonesia.

ANRI sendiri telah menyimpan dokumen perbankan sejak pertama kali berdirinya perbankan di Indonesia oleh VOC tahun 1746 dan Hindia Belanda 1827. Pada masa VOC, untuk pertama kalinya bank lahir di Tanah Air yang bernama Bank van Leening kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening tahun 1752. Ukuran dokumen yang diarsipkan sepanjang 3 km, terdiri dari masa VOC 2,5 km, dan Hindia Belanda 0,5 km.

Pengelolaan kearsipan bukan sekadar pengumpulan dokumen, melainkan kumpulan masa lalu dan masa kini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa dan negara. Kumpulan peristiwa ini akan menjadi sejarah yang bisa diwariskan ke generais mendatang.

Pengarsipan juga mencerminkan identitas bangsa. Negara maju memiliki dokumentasi yang lengkap tentang apa yang dilakukan pendahulunya dan menjaganya dengan baik. Di Indonesia pencatatan dan pengarsipan masih sangat lemah. Misalnya, untuk mencari rekapitulasi dari bank-bank milik pemerintah saja telah menelan biaya sekitar Rp200 triliun langsung kepada perbankan, dan Rp400 triliun secara tidak langsung. [mohar]