Kebijakan Ekonomi ke Depan

Kamis, 20/03/2014

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Kebijakan Industri dan Perdagangan

Indonesia selalu mendambakan ekonominya tumbuh mengesankan. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi secara nasional rata-rata hanya bisa tumbuh 5% lebih. Penghela utamanya adalah belanja konsumsi rumah tangga. Kontribusinya terhadap PDB selalu di atas 50% dalam kurun waktu yang sama.

Data ini memberikan sebuah catatan bahwa ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah bersifat "konsumtif". Ekonomi yang bersifat produktif nyaris tidak tumbuh. Sektor pertanian dalam arti luas,sektor pertambangan dan mineral,serta sektor industri pengolahan tumbuh dengan tingkat efisiensi dan produktifitas yang rendah. Ketiga sektor produktif tersebut secara keseluruhan rata-rata hanya tumbuh sekitar 4% selama 10 tahun terakhir. Sulit untuk bisa mengatasi persoalan daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Efisiensi dan produktifitas rendah, dan serba mahal (high cost) adalah ciri ekonomi yang tidak sehat.

Pemerintah dan DPR selama ini belum berhasil membuat kebijakan yang berkualitas untuk menyehatkan sistem perekonomian nasional. Progam-progam pembangunan yang mampu membuat terjadinya perubahan struktural (structural ajusment) tidak tertangani dengan baik dan efektif supaya ekonomi dapat tumbuh sehat. Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, baik pemerintah maupun DPR tidak solid dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bisa menyelesaikan isu masalah yang bersifat fundamental, yaitu menyediakan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan berkualitas di wilayah-wilayah pusat pertumbuhan.

Menjawab kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat dibaca dan difahami secara salah, yaitu dilakukan dengan cara membuat progam-progam yang bersifat subsidi. Nilai charity-nya jauh lebih besar daripada nilainya yang bisa menciptakan produktifitas masyarakat. Hal yang demikian dapat difahami karena para elit politik takut kehilangan masa pendukungnya, meskipun cara ini tidak mendidik.

Progam yang bersifat subsidi tentu berdampak terhadap gaya hidup masyarakat yang bersifat konsumtif di segala lapisan. APBN makin besar jumlahnya tetapi tidak mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi produktif, kecuali hanya makin memperbesar pengeluaran yang bersifat konsumtif. Postur anggaran gemuk di setiap kementrian/lembaga,tapi ramping di pos progam belanja modal.APBN kian menggemuk tapi tidak sehat.

Kedua, sistem demokasi dan desentralisasi baru difahami dan dilaksanakan bukan untuk menumbuhkan sistem ekonomi yang sehat.Namun dalam sepuluh tahun terakhir, kedua sistem tersebut lebih banyak terpakai untuk membangun kerajaan-kerajaan penguasa yang mabok kekuasaan. Lupa akan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan rakyat.

Padahal jika sistem demokrasi dan desentralisasi difahami dengan benar, maka sejatinya sistem tersebut merupakan modalitas yang mampu menjadi daya ungkit untuk menumbuhkan kegiatan produktif masyarakat di berbagai bidang yang bisa meningkatkan nilai tambah yang lebih berkualitas. Kondisi ekonomi ke depan tentu diharapkan menjadi lebih baik. Segala macam yang bersifat distortif harus dihilangkan.