Kejagung Masih Sidik 8 Tersangka - Kasus Pajak Asian Agri

Jakarta - Kejaksaan Agung hingga Selasa masih menyidik kasus megaskandal pajak PT Asian Agri Group (AAG) dengan delapan tersangka. "Sampai sekarang masih dalam proses penyidikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa.

Kasus itu, kata dia, sampai sekarang masih ada di penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Oleh karena itu, dia membantah bahwa kasus delapan tersangka itu sudah dihentikan penuntutannya atau dikeluarkan surat ketentuan penghentian penuntutan perkara (SKPP). Delapan tersangka tersebut, yakni Semion Tarigan, Eddy Lukas, Linda Rahardja, Andrian, Willihar Tamba, Laksamana Adhyaksa, Tio Bio Kok, dan Lee Boon Heng.

Sampai sekarang baru satu tersangka yang sudah divonis dan kasasinya ditolak, yakni Suwir Laut (Tax Manager AAG) serta menghukum 14 perusahaan di bawah AAG dengan denda Rp2,5 triliun.

Perseroan Terbatas AAG mencicil denda tersebut sampai enam bulan ke depan dan sampai sekarang baru dua kali membayar.

Koalisi Antimafia Pajak mengaku mendapatkan informasi Kejagung mengeluarkan SKPP atas kedelapan orang tersangka tersebut.

Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Antimafia Pajak menyatakan informasinya Kejagung beralasan proses hukum kedelapan orang tersangka tidak perlu lagi diteruskan karena telah diwakili Suwir Laut, Tax Manager Asian Agri, yang telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan Asian Agri telah diwajibkan membayar denda atas perkara pajak yang menyeretnya.

"Di samping itu, Kejaksaan Agung menilai penghentian perkara merupakan pemenuhan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," katanya.

Jika informasi tersebut benar, kata dia, penghentian penuntutan kedelapan tersangka skandal pajak Asian Agri Group maupun alasan yang dikemukakan Kejaksaan Agung adalah keliru, tidak mendasar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BERITA TERKAIT

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok

Kenaikan Cukai 23 Persen Kian Menghimpit Industri Rokok   NERACA Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berkepentingan untuk menyampaikan…

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan

Dekopin Berharap RUU Perkoperasian Segera Disahkan NERACA Jakarta - Perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sudah mencapai tahap final. Setelah pembahasan…

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah

RUU SDA Disetujui Menjadi UU, Ini Kata Pemerintah   NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) sudah…