Jangan Sampai Porsi Negara Dikurangi

Terkait Tunggakan Pajak KKKS Rp1,6 T

Rabu, 03/08/2011

Terkait Tunggakan Pajak KKKS Rp1,6 T

Jangan Sampai Porsi Negara Dikurangi

Jakarta---Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan tunggakan pajak dari sejumlah perusahaan migas yang tercantum dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus dibayarkan terlebih dahulu. "Ya harus dong (tunggakan pajak), itu kan kewajiban jadi harus dibayar dulu. Kalau dia mengajukan banding pun, itu kan urusan pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Ini kan antara pembayar pajak dengan dirjen pajaknya dia harus lewat situ," kata Kepala BPKP Mardiasmo kepada wartawan di Jakarta,2/8

Kisruh tunggakan pajak itu, kata Mardiasmo, harus diselesaikan oleh Dirjen Pajak. Karena hingga kini 14 perusahaan migas yang menunggak pajaknya senilai Rp1,6 triliun, belum menyelesaikannya. "Sekarang di dirjen pajak dan dirjen anggaran, karena kalau migas itu dirjen anggaran. Kalau Surat Ketetapan Pajak (SKP) itu di dirjen pajak, kurang bayar itu dirjen pajak. Kalau BPKP hanya melihat dari porsi penerimaannya yang 85 persen," lanjutnya.

Meskipun begitu, pelaksanaan tax treaty yang berlaku pada KKKS dari Inggris mengurangi penerimaan negara menurutnya harus diperjuangkan. "Penerimaan negara dari migas bukan dari pajak itu yang harus dilaporin, makanya kita pertahankan. kalau itu tidak dipertahankan berarti porsi negara terkurangi,”paparnya.

Yang jelas, kata Mardiasmo, BPKP memberi peringatan jangan sampai porsi negara dikurangi. “Kita kan mengingatkan, itu harus ada yang aware dong agar porsinya jangan sampai berkurang. Apakah nanti dirjen pajak megang surat SKP itu wewenang dirjen pajak, kita hanya mengingatkan karena kalau tidak dikoreksi porsi penerimaan negara yang 85% akan terkurangi," terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Divisi Humas, Sekuritas, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan produksi minyak Indonesia hingga Juli 2011 mulai mengalami kenaikan, rata-rata produksi minyak sudah berada di atas 920 ribu barel per hari (bph). “Produksi minyak rata-rata bulan Juli sudah di atas 920 ribu bph. Sedangkan untuk produksi gas sudah mencapai 8.800 mmscfd," kata Gde.

Gde melanjutkan, kenaikan produksi ini juga didukung kembalinya produksi lapangan yang dikelola ConocoPhillips yang sempat mengalami planned shutdown akhir Juli 2011 lalu. "Planned shut down Cophi (Conoco Phillips) sudah selesai kan. Sejak Sabtu kemarin sudah mulai ramp-up naik. Hari ini sudah pada level 980 mmscfd (produksi gasnya)," jelasnya.

Gde menambahkan dari rata-rata produksi sampai akhir Juli 2011 lalu, saat ini produksi minyak Indonesia sudah mulai merangkak naik. Pemerintah dan DPR pun menyepakati target produksi minyak dalam APBN perubahan 2011 menjadi 945 ribu bph. Dilihat dari capaian rata-rata produksi minyak Indonesia hingga Juli 2011, target belum kunjung tercapai meskipun target sudah diturunkan. **cahyo