Pengusaha Desak Penerapan SNI Perdagangan

Lindung Produk Lokal

Rabu, 19/03/2014

NERACA

Jakarta – Untuk melindungi produk lokal dan menekan impor, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendesak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk segera memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk perdagangan.

Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3), mengatakan, HIPPI mendesak Pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, untuk segera memberlakukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk-produk dalam negeri. Dalam catatan Badan Pusat Statistik hingga November 2013, seperti dikutip Hardini, pemerintah telah mengimpor bahan pokok sebanyak 17 juta ton senilai Rp105 triliun.

Ironisnya, menurut dia, sebagian besar impor tersebut merupakan bahan pokok yang bisa diproduksi oleh pengusaha dalam negeri, seperti beras, kentang, jagung, cengkeh, kopi, teh, garam, dan cabai. Akan tetapi, Pemerintah lebih memilih untuk impor. Padahal, dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong industri lokal, untuk meningkatkan produksi dan mengerek ekonomi nasional.

Secara terpisah, dalam kesempatan sebelumnya, Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia Khafid Sirotuddin menyebut masyarakat Indonesia kini sudah ketergantungan pangan impor. "Konsumsi bawang putih kita itu besar tetapi produksi kita kecil. Selain itu ada gandum dan di Indonesia itu nggak ada karena tanaman subtropis. Ketika kita importasi gandum konsumsi mi instan kita cukup besar. Berarti masyarakat kita ini sudah tergantung kepada barang impor," ungkap Khafid.

Khafid beralasan salah satu penyebab utama Indonesia masih ketergantungan impor adalah karena rata-rata produksi yang masih minim. Selain produksi, kualitas dan tampilan produk lokal yang tidak menarik. Sedangkan kualitas produk buah dan sayuran impor biasanya jauh lebih baik dibandingkan produk buah dan sayuran lokal. "Sementara produksi buah dan sayur itu kendalanya adalah kualitas, kuantitas dan tampilannya. Jadi semua pihak harus berpikir meningkatkan kualitas itu," imbuhnya.

Dia menyarankan agar kelompok tani di Indonesia melakukan budidaya produk buah dan sayur dengan skala industri. Cara itu sudah dilakukan di negara tetangga seperti Filipina yang menanam satu komoditas pisang skala industri dengan luas tanam hingga 10.000 hektar.

Sedangkan Jepang telah mengembangkan apel almori dengan luas tanam 20.000 hektar. Yang lebih hebat lagi adalah China yang bisa menanam jutaan hektar lahan pertanian mereka dengan tanaman seperti bawang putih, jeruk, apel dan lainnya. "Kalau kita saya yakin aplikasi hal semacam itu sudah ada tetapi realisasi di lapangan yang belum dilaksanakan. Konsepnya satu kawasan satu jenis produk itu perlu dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, tingginya ketergantungan pangan yang diperoleh dari impor menjadi masalah krusial pada masa depan. Terobosan yang strategis harus dilakukan untuk mendorong kemandirian pangan, di antaranya melalui gerakan kedaulatan pangan.

Di pihak lain, pengamat pertanian Ahmad Yakub berpendapat pemerintah harus bisa mengatasi ketergantungan impor pangan sehingga tidak ada lagi kenaikan harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dalam beberapa hari belakangan ini.

“Mahalnya harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para petani. Akibatnya petani yang dirugikan. Hal ini salah satu penyebab petani enggan menanam bawang, sehingga suplai terbatas," ujar Ahmad Yakub.