Pengusaha Keluhkan IPO Masih Sulit

NERACA

Jakarta- Sosialisasi yang dilakukan pihak otoritas dan regulator pasar modal terkait pelaksanaan penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO) tampaknya masih belum memenuhi harapan. Faktanya, sejauh ini kalangan pengusaha masih mengeluhkan sulitnya pelaksanaan IPO. “Kendalanya, masih ada persepsi masuk pasar modal itu sulit, harus untung berturut-turut dalam berapa tahun dan harus cukup modal,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (18/3).

Padahal, sambung dia, dari sekitar 10.000 anggota Kadin, paling tidak ada 50 perusahaan yang memiliki potensi dan siap melaksanakan IPO. Namun, karena adanya persepsi persoalan teknis yang sulit tersebut, hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk mengajak perusahaan yang tergabung dalam asosiasinya untuk go public.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada pemberian insentif kepada perusahaan yang ingin melakukan go public. “Adanya pemberian insentif itu sangat membantu, dengan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, atau kebijakan pajak yang bisa dimanfaatkan untuk emiten.” jelasnya.

Senada dengan Suryo, Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya Rama Datau mengungkapkan, banyak pengusaha di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sebenarnya potensial belum paham soal aturan teknis menjadi perusahaan terbuka. Adapun jumlah anggota HIPMI sendiri, menurut dia, ada sekitar 3.000 anggota. “Pengusaha UKM banyak yang belum mengerti bagaimana mencari permodalan di pasar modal.” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, pihaknya akan terus mendorong perusahaan untuk bisa masuk ke pasar modal melalui sosialisasi dan kerja sama dengan beberapa asosiasi pengusaha. Karena sebenarnya ada banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang go public. “Tidak hanya mendapatkan modal tetapi dengan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan akan bisa memperbaiki struktur permodalan," jelasnya.

Dengan menjadi perusahaan terbuka, sambung dia, akan dapat meningkatkan kredibilitas dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Bahkan, bisa disejajarkan dengan perusahaan lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji beberapa kemudahan bagi perusahaan yang ingin melaksanakan IPO. Termasuk, sektor UKM sendiri.

“Bisa saja dari yang kecil-kecil menjadi satu holdings, kemudian holdings itu yang di-IPO-kan. Karena kan dengan begitu, juga lebih bagus dari sisi modal dan performance perusahaan.” tuturnya.

Untuk saat ini, menurut dia, insentif yang diberikan kepada perusahaan go public, yaitu keringanan pajak 5% untuk emiten yang 40% sahamnya beredar di publik, dan termasuk dalam penitipan saham kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (lia)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Dorong Perusahaan Starup IPO - Ramaikan Industri Pasar Modal

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan industri pasar modal belum dioptimalkan betul perusahaan starup di dalam negeri. Pasalnya, bisa dihitung dengan…

KINO Sisakan Dana IPO Rp 236,9 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) masih memiliki dana sebesar Rp236,9 miliar yang berasal dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada…

Kresna Rencanakan Oona TV IPO di 2019

Satu persatu, PT Kresna Graha Investama Tbk akan membawa anak usahanya kepasar untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Gelar Private Placement - CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Luncurkan Dua Produk Dinfra - Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…