NERACA

Jakarta- Sosialisasi yang dilakukan pihak otoritas dan regulator pasar modal terkait pelaksanaan penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO) tampaknya masih belum memenuhi harapan. Faktanya, sejauh ini kalangan pengusaha masih mengeluhkan sulitnya pelaksanaan IPO. “Kendalanya, masih ada persepsi masuk pasar modal itu sulit, harus untung berturut-turut dalam berapa tahun dan harus cukup modal,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (18/3).

Padahal, sambung dia, dari sekitar 10.000 anggota Kadin, paling tidak ada 50 perusahaan yang memiliki potensi dan siap melaksanakan IPO. Namun, karena adanya persepsi persoalan teknis yang sulit tersebut, hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk mengajak perusahaan yang tergabung dalam asosiasinya untuk go public.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada pemberian insentif kepada perusahaan yang ingin melakukan go public. “Adanya pemberian insentif itu sangat membantu, dengan mendapatkan pinjaman dengan bunga  yang lebih rendah, atau kebijakan pajak yang bisa dimanfaatkan untuk emiten.” jelasnya.

Senada dengan Suryo, Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya Rama Datau mengungkapkan, banyak pengusaha di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sebenarnya potensial belum paham soal aturan teknis menjadi perusahaan terbuka.  Adapun jumlah anggota HIPMI sendiri, menurut dia, ada sekitar 3.000 anggota. “Pengusaha UKM banyak yang belum mengerti bagaimana mencari permodalan di pasar modal.” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, pihaknya akan terus mendorong perusahaan untuk bisa masuk ke pasar modal melalui sosialisasi dan kerja sama dengan beberapa asosiasi pengusaha.  Karena sebenarnya ada banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang go public. “Tidak hanya mendapatkan modal tetapi dengan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan akan bisa memperbaiki struktur permodalan," jelasnya.

Dengan menjadi perusahaan terbuka, sambung dia, akan dapat meningkatkan kredibilitas dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Bahkan, bisa disejajarkan dengan perusahaan lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji beberapa kemudahan bagi perusahaan yang ingin melaksanakan IPO. Termasuk, sektor UKM sendiri.

“Bisa saja dari yang kecil-kecil menjadi satu holdings, kemudian holdings itu yang di-IPO-kan. Karena kan dengan begitu, juga lebih bagus dari sisi modal dan performance perusahaan.”  tuturnya.

Untuk saat ini, menurut dia, insentif yang diberikan kepada perusahaan go public, yaitu keringanan pajak 5% untuk emiten yang 40% sahamnya beredar di publik, dan termasuk dalam penitipan saham kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (lia)