Apindo Desak Ditjen Pajak Jangan Bebankan Pengusaha

Targetkan Rp1.110 Triliun

Rabu, 19/03/2014

NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak tahun ini menargetkan pendapatan pajak tahun ini sebesar Rp1.110 triliun. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai Ditjen pajak akan terasa sulit memenuhi target penerimaan pajak tahun ini dengan alasan beragam. Salah satunya karena kondisi global saat ini belum sepenuhnya pulih dan mengalami perbaikan signifikan. Maka dari itu, Apindo mendesak agar pemenuhan target pajak tersebut tidak dibebankan ke pengusaha semata.

"Saya rasa Ditjen Pajak masih terasa berat untuk mengejar target tahun ini. Walaupun memang pajak merupakan salah satu harapan pendapatan pemerintah, tapi sangat berat juga jika semuanya dibebankan ke pengusaha," kata Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani di acara Public Seminar & Soft Launch The ASEAN Economic Community, di Jakarta, Selasa (18/3).

Saat ini, memang pemerintah melalui Ditjen pajak terus mengejar target penerimaan pajak 2014 melalui berbagai cara, termasuk menyisir lebih dalam pajak pengusaha hotel dan restoran di DKI Jakarta, dan yang menjadi heboh adanya rencana atau usulan untuk membuka akses data nasabah bank serta lainnya. "Bukan kami rela atau tidak tapi kalau banyak cost-cost doing business yang justru mengalami kenaikan, akan menambah biaya yang menjadi beban pengusaha. Kami tidak menginginkan hal itu," sambungnya.

Shinta mengakui, perusahaan akan lebih nyaman apabila tertutup dari pajak. Namun pajak menjadi elemen pemerintah untuk menggenjot target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami ingin fair, minta timbal balik dari pemerintah seperti apa. Apakah itu insentif atau lainnya. Jadi jangan hanya memikirikan sektor pajak atau satu sektor saja," terangnya.

Dia optimistis, pengusaha tetap akan melakukan ekspansi dan pengembangan meski menghadapi tahun politik. "Kita harus konsolidasi, jangan terlalu agresif, lebih hati-hati dan mawas diri dalam melakukan pengembangan. Sebab likuiditas yang ada di pasar saat ini membuat pengusaha sedikit kesulitan," tandas

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target APBN. Realisasi penerimaan pajak hanya berkisar antara 94,31%-97,26% dari target APBN. "Realisasi penerimaan pajak oleh Ditjen Pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 64,31%-97,26% dari target APBN-P (APNB Perubahan)," ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo.

Hadi mengatakan, penerimaan pajak yang berhasil melebihi capaian target hanya terjadi pada tahun 2008. Saat itu penerimaan pajak mencapai 106,84% dari target APBN-P. "Hanya penerimaan pajak tahun 2008 yang melebihi target mencapai 106,84% dari target APBN-P, sedangkan empat tahun berikutnya selalu di bawah target," katanya.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut antara lain karena sampai dengan saat ini, pemerintah belum mengimplementasikan pasal 35A UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), walaupun telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 "Implementasi secara efektif atas ketentuan Pasal 35 A UU KUP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pusat data pajak untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak," pungkasnya. [agus]