Kita tentu ingat dalam forum internasional seperti G-20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering mengingatkan empat agenda utama perekonomian Indonesia, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi global yang sehat, mendorong konsep perekonomian yang inklusif dalam arsitektur perekonomian dunia, pembangunan ekonomi dan perdagangan global. Namun kenyataannya sekarang, bagaimana?

Peringatan SBY tersebut seharusnya perlu didalami secara seksama dan dijabarkan dengan konkret oleh para pembantunya, terutama kalangan menteri-menteri ekonomi, agar inisiatif pemerintah memiliki bobot kredibilitas yang tinggi di mata dunia. Hanya persoalannya, hingga sekarang, Indonesia dalam kompetisi dengan negara ASEAN saja sudah ketinggalan, apalagi menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.  

Kecuali tahun 2013-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif positif minimal 6% per tahun.  yang sehat. Indonesia harus diakui merupakan salah satu negara yang mencapai pertumbuhan tinggi pada periode 2009-2012, di samping China dan India.  

Namun di balik itu, realita pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari makna “sehat” akibat berjalan seiring dengan makin naiknya ketimpangan pendapatan. Data Gini Ratio (rasio ketimpangan pendapatan) sejak 2010 hingga 2013 terlihat kian membesar, yaitu dari 0,38 (2010) naik menjadi 0,41 (2011-2012) dan 0,42 pada akhir 2013. Ini merupakan sejarah ekonomi Indonesia modern muncul ketimpangan pendapatan mencapai setinggi itu.

Kemudian soal perekonomian yang inklusif dalam arsitektur ekonomi dunia. Substansi dari agenda ini tidak lain adalah pemerataan perekonomian dalam level global, di mana saat ini ketimpangan pembangunan antarnegara juga semakin menganga. Melalui instrumen sektor keuangan dan pergerakan investasi yang kian cepat akumulasi kesejahteraan ekonomi semakin terkonsentrasi oleh negara-negara kaya misalnya AS,Jepang,dan sejumlah negara Eropa.

Negara lainnya di kawasan Afrika, Asia Selatan,Amerika Latin, dan Eropa Timur belum sepenuhnya meningkat kesejahteraan ekonominya pascaglobalisasi ekonomi.Pada titik ini dapat dikatakan arsitektur ekonomi dunia bermasalah karena mengakibatkan disparitas ekonomi yang makin menguat antarnegara.

Lalu masalah pembangunan ekonomi dan perdagangan global, terungkap bahwa pembangunan ekonomi dipacu lewat liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga percepatan kegiatan ekonomi mudah dicapai. Karena sejak liberalisasi dijalankan secara masif pada 1980-an perekonomian berjalan dengan cepat. Namun liberalisasi tersebut hanya menjadi stimulus negara maju untuk mengeruk keuntungan ekonomi ketimbang memberi manfaat bagi negara berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling mengadopsi liberalisasi itu, bahkan dibandingkan dengan negara maju sendiri. Di sektor perbankan misalnya, investor asing boleh memiliki hingga 99% saham bank di negeri ini, padahal di kawasan negara ASEAN lainnya hanya di bawah 40%.

Tidak hanya itu. Ketimpangan pembangunan di Indonesia sebetulnya tidak disebabkan oleh sisi pendapatan, namun juga ketimpangan sektoral dan regional. Sektor ekonomi pascakrisis ekonomi 1997/1998 yang memberikan kontribusi tinggi adalah nontradeable (keuangan, jasa, telekomunikasi, perhotelan, dan  perdagangan), sementara sektor tradeable (pertanian dan industri) masuk dalam perangkap pertumbuhan zona rendah. Ini patut menjadi perhatian para calon presiden untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas di masa depan.