NERACA

Jakarta - Menurut data Kementerian Perindustrian hingga akhir tahun impor barang modal mencapai US$41,36 miliar seiring peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Diproyeksikan impor barang modal sebesar US$41,36 miliar, meningkat dari 2012 yang tercatat US$28,32 miliar dan US$34,22 miliar pada 2013. Langkah pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan di tahun ini tampaknya masih akan terbebani impor barang modal.

Tekanan pada neraca perdagangan, menurut bisa diminimalkan apabila pemerintah konsisten menerapkan kebijakan terkait dengan penggunaan mesin, barang, dan bahan produksi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang telah merilis kebijakan 0% bea masuk (BM) untuk impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Hal tersebut sudah diantisipasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012. Saat ini, 30% peralatan mesin sudah bisa diproduksi di dalam negeri seperti turbin, boiler, ataupun tangki-tangki untuk industri pupuk.Caranya melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan tingkat kandungan dalam negeri. Bukan hanya untuk proyek barang, melainkan juga jasa.

Pada 2013, defisit neraca perdagangan Indonesia meningkat dari US$1,63 miliar di 2012 menjadi US$4,06 miliar.Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat meminta volume impor barang modal dikurangi. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan industri. Pengendalian impor barang modal, menurut dia, akan mendorong kinerja industri di sektor ini.

"Sekarang ini total impor barang modal dan bahan baku industri 90 %, sementara barang konsumsi tidak lebih dari 10%. Ada dilema di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi," kata Menperin di Jakarta, Senin.

Sejauh ini, ujar Hidayat, pemerintah telah memberikan insentif berupa tax allowance atau tax holiday untuk industri petrokimia dan pengemasan. Program hilirisasi, kata dia, juga menjadi fokus pemerintah untuk menumbuhkan industri dan mengurangi ketergantungan impor. "Empat bulan lagi akan disusun roadmap hilirisasi industri. Implementasinya dimulai dengan mendorong industri bernilai tambah," ujar Hidayat.

Dia mengakui berbagai pihak tidak siap menyikapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terlalu cepat. Pemerintah tak siap mengembangkan infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan industri yang tinggi. Buruh pun serta-merta menuntut kenaikan upah. "Ini akibat dari pertumbuhan yang begitu cepat," katanya.

Senada dengan itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta dunia industri mengubah perspektif agar tidak hanya terfokus pada perdagangan. "Harus memiliki paradigma produksi, bagaimana menjadi eksportir yang efisien," ujarnya.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar berpendapat Indonesia bisa mengendalikan impor, tapi bukan dengan melarang impor. Menurut dia, yang lebih penting adalah mendorong agar investasi bisa masuk ke industri pendukung yang menghasilkan barang modal.

Dia mencontohkan Daihatsu, yang telah memiliki pusat riset dan pengembangan lalu mengekspor barang produksinya ke Jepang. "Ada nilai tambahnya dan membuat pergeseran impor. Sekarang bagaimana mendorong industri agar impor barang modal turun," katanya.

Menurut Mahendra, saat ini banyak investor Eropa berminat berinvestasi pada sektor air. "Menurut catatan BKPM, minat paling besar adalah air karena diperkirakan pada 2030, sekitar 75 % orang akan hidup di kota dan kebutuhan air akan menjadi banyak," ucapnya.

Namun dia tidak merinci kapan rencana investasi itu terealisasi. Chatib mengatakan tidak khawatir bila Indonesia tak dilirik investor. Pasalnya, minat yang ditunjukkan investor terbilang besar. Namun ia mengingatkan agar investor lama tetap dipertahankan. Untuk menarik investor baru, Indonesia tetap harus membenahi beberapa hal, seperti pemberian insentif dan reformasi birokrasi.

Kemampuan industri dalam negeri untuk menciptakan, membuat dan memproduksi mesin yang dibutuhkan para pelaku usaha industri masih sangat minim. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar bahan baku harus di impor dan yang tidak kalah paling penting, alih teknologi dari beberapa negara maju terhadap Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Untuk saat ini, kebutuhan mesin di dalam negeri sangat tinggi, namun apadaya industri dalam negeri tidak dapat memenuhinya. Sehingga pemerintah terus melakukan impor dari berbagai negara produsen.

Direktur Industri Permesinan dan Alat Pertanian Kemenperin, Teddy C Sianturi mengakui saat ini defisit industri mesin mencapai 1 hingga 2%. “Akan tetapi, jika digabung dengan alat angkut pertumbuhannya positif mencapai 9%,” jelasnya.

Lanjut Teddy saat ini industri nasional khususnya untuk mesin baru sebatas assembling dan manufacturing. “Untuk teknologi, bahan baku hingga komponen bisa dikatakan masih bergantung pada impor,” tambahnya.