Ditjen Pajak Bidik Rp10 Trilliun - Pajak Warga DKI Jakarta

NERACA

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memang sedang niat mengejar target pajak pada tahun ini. Salah satu upayanya dengan menargetkan mendapatkan tambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di Jakarta sekitar Rp5-10 triliun pada tahun ini. Optimisme ini muncul mengingat Ditjen Pajak dan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kerja sama pertukaran data soal pajak. Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, inti dari kerja sama ini adalah saling bertukar data elektronika. Petugas pajak nantinya akan lebih cepat untuk menelusuri kebenaran pembayaran wajib pajak PPh orang pribadi. "Targetnya besar, sasarannya dengan dibukanya data ini ada ada tambahan Rp5-10 triliun, dari Jakarta saja," katanya di Jakarta, Senin (17/3).

Adapun setoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dari karyawan dipotong perusahaan dari DKI Jakarta Tahun 2013 sebesar Rp41 triliun, dari total nasional sebesar Rp90 triliun. Kemudian non karyawan DKI Jakarta menyumbang Rp2 triliun, dari total nasional Rp4,3 triliun. Sehingga total pajak pribadi dari DKI Jakarta adalah Rp43 triliun di 2013.” Dari kerja sama ini targetnya bertambah Rp10 triliun menjadi Rp53 triliun di tahun 2014,” imbuhnya.

Adapun langkah yang dilakukan untuk mengejar itu adalah pertama, optimalisasi dari data kepemilikan properti seperti hotel dan restoran yang diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Para pemilik tersebut akan dilacak kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Kedua adalah kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil yang akan langsung terkait dengan Samsat DKI Jakarta. dan Ketiga adalah data dari setiap perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti bangunan dan sebagainya.

"Pemprov DKI juga berikan perizinan-perizinan. Semua yang menggunakan fasilitas publik, pajaknya harus diclear dulu. Pajaknya sudah bener nggak. Sudah bayar pajak apa belum," jelasnya.

Fuad menilai sampai dengan saat ini tingkat kepatuhan pajak sangat rendah sekali. Ia pun berharap banyak dari kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta meningkatkan penerimaan pajak. "Tingkat kepatuhan rendah sekali, akses ke mereka dan penegakan hukum masih rendah dengan DKI kita harapkan bisa signifikan," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus mengungkapkan, pihaknya bisa mendapatkan pendapatan pajak secara maksimal jika berdasarkan data. Tapi, sejauh ini datanya tidak ada. “Maka dari itu kami meminta kepada pihak tertentu untuk memberikan akses data untuk dapat menarik kepada wajib pajak. Adapun tahun ini target pajak Rp1.110 triliun, naik dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu Rp1.099,9 trilun. Tapi, bagaimana kami bisa mengejar target datanya saja tidak ada”, kata

Permintaan Ditjen Pajak bukannya tanpa dasar. Jika merujuk pada Undang-Undang yang sudah diatur di pasal 35 A ayat 1 dan 2 dimana semua instansi Lembaga/Kementrian, badan usaha, maupun perorangan memasukan data di Dirjen pajak, tapi kenyataannya tidak ada yang memasukan data dan sampai dengan saat ini masih terasa sulit sekali. “Yang paling gampang itu memang kita ambil dari database itu. Itu cara yang paling mudah, maka dari itu kita usulkan,” tukas Kismantoro. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

GMF Bidik Pendapatan Rp 22 Miliar Pertahun - Kontrak Perawatan Pesawat Citilink

NERACA Jakarta - Jalin kerjasama antar anak usaha Garuda Indonesia Group, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan PT…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…