Oleh : Tumpal Sihombing

Founder & CEO BondRI

Perekonomian Indonesia sesungguhnya tidak sedang melambat, namun mengalami kemunduran bertahap dan sistematik. Para perumus kebijakan ekonomi domestik kini sarat dengan sekumpulan oknum oportunis nan serakah zonder visi serta minus idealisme, yang secara collective unconscious tak saling menyadari/peduli bahwa set kebijakan ekonomi yang kini diterapkan adalah pola yang kontraproduktif. Jika tidak sepaham dengan pemikiran ini, setidaknya Anda menolak untuk dijadikan “korban gombal janji program ekonomi”, atau setidaknya menolak untuk dianggap sebagai “useful idiots” oleh para pengumbar janji politik-ekonomi yang sesungguhnya haus akan kuasa serta mengincar kekayaan Nusantara.

Kita mungkin tahu istilah “pembodohan”. Dalam kamus pemikiran saya, kalaupun hal semacam itu ada, sebenarnya bukan kesalahan siapapun kecuali salah diri sendiri. “Pembodohan” hanya akan terjadi jika: rela untuk dibodohi; atau bersikap tidak kritis (apatis); atau tidak mau belajar lebih baik; atau terpaksa dengan imbalan tertentu. Jika ada yang bersikap salah satu saja dari keempat hal tersebut, maka janganlah keberatan bila nanti akan berada di sisi victim praktik pembodohan, menjadi “useful idiots” di mata para oportunis yang sesungguhnya hanya mengincar jumlah voters (pemilih).

Pra Pileg dan Pilpres 2014, ragam program berbau ekonomi muncul dalam kegiatan kampanye politik. Salah satunya adalah proposisi “memberantas korupsi”. Proposisi ini adalah gombal-bual yang mengada-ngada, suatu bentuk "kampanye ekonomi fatamorganik". Pada dasarnya, praktik korupsi tak mungkin dapat diberantas dalam satu-dua periode pemerintahan. Praktik korupsi hanya dapat direduksi/dikurangi. Tindakan korupsi tidak dapat diberantas dalam jangka pendek bagi negara yang praktek korupsinya sudah begitu mengakar dan telah berlangsung sekian dekade, bak kanker ganas dalam tubuh perekonomian. Ini yang kerap disebut sebagai pola ekonomi biaya tinggi. Sekedar intermezzo, nama badan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya diganti saja dengan nama baru, yang jauh lebih esensial dan efektif, yaitu Komisi Pemburu Koruptor, tetap disingkat KPK. Sesama manusia yang saling memiliki kelemahan, petugas berwajib hanya akan sanggup memburu dan menghukum oknum yang sudah terbukti korup. Karena manusia yang terdiri atas darah dan daging ini hanya akan sanggup memerangi dan berupaya mengurangi jumlah para pelaku korupsi, tak mungkin bisa membunuh roh korupsinya.

Ada lagi satu proposisi ekonomi konyol dalam kampanye politiknya, yaitu “menghapus utang negara,” dalam jangka pendek pula lagi. Respon saya sederhana: “agar dapat menepati program ekonomi gombal ini, pakai uang darimana pengumbar untuk membiayai pembelian elemen sumber daya serta hard/soft infrastructures nantinya? Pakai uang sendiri ? 1000% gombal dan 2000% bual !!!” Selayaknya kita prihatin dengan aksi dagelan super intelektual skala nasional ini.

Praktik pencitraan pada kampanye politik-ekonomi berbasis program merakyat sedang berlangsung, sebagai bentuk penerapan political marketing yang boleh jadi kurang disadari oleh sebagian besar rakyat. Bagi masyarakat, ada baiknya bersikap lebih kritis dan pruden dalam menilai sebelum menerima program ekonomi yang ditawarkan.  Bagi siapapun yang sedang nyaleg dan nyalon agar tampil keren, susun-tawarkanlah program ekonomi konstruktif-realistis. Masyarakat kini semakin kritis dan ekspresif. Aksi kampanye program ekonomi gombal hanya merendahkan kecerdasan sebagian rakyat yang telah melek ekonomi-politik dan bersikap kritis.