Perbanas Minta BI Beri Bunga GWM

NERACA

Jakarta –Adanya pungutan untuk biaya operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari industri jasa keuangan memang masih menuai masalah. Untuk bisa meringankan pungutan itu Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menilai, beban pungutan operasional OJK kepada perbankan bisa lebih ringan, jika bank sentral memberi bunga penempatan Giro Wajib Minimum (GWM) bank-bank di Bank Indonesia (BI) sebesar pungutan OJK.

"Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) suka nggak suka dari perbankan harus membayar, maka dari itu solusinya untuk meringankan itu disini bank sentral atau (BI) bayar GWM, kalau itu dikasih bunga, itu bisa meringankan beban bank," kata Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono saat diskusi publik OJK watch dengan mengangkat tema “Menimbang Pembiayaan bagi OJK oleh Pelaku Sektor Jasa Keuanganm,” di Jakarta, Senin (17/3).

Jika sudah ditetapkan pasti pihak perbankan bayar, tapi memang perlu diketahui bahwa dari sisi industri juga menginginkan adanya profitabilitas dari bisnis di jasa keuangan. Maka dari itu dari sisi manajemen pastinya menggeser mengambil dari nasabah dengan iuran yang ditetapkan dari produk yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. “Bisa jadi nantinya nasabah atau masyarakat yang dikorbankan, tapi bisa diantisipasi ya solusinya dengan dikeluarkannya GWM),” imbuhnya.

Menurut Sigit, disini alternative itu bahwa BI memberi bunga penempatan GWM sebesar jumlah pungutan OJK, yakni sebesar 0,03 persen. Hingga Februari 2014, jumlah dana giro perbankan yang ditempatkan di GWM bank sentral mencapai Rp 241,998 triliun.

Selain itu, Perbanas juga mengusulkan sebagian premi yang dibayarkan perbankan ke LPS bisa dibayarkan ke OJK. "Premi LPS akumulatif ada Rp 40 triliun, itu sebagian bisa diberikan ke OJK sebagai imbalan karena OJK mengatur perbankan sehingga tidak ada bank gagal," imbuh Sigit. Saran tersebut, lanjut Sigit, dimaksudkan agar beban bank tidak bertambah yang berujung pada nasabah. "Dalam bisnis, biaya apapun kami akan bergeser ke nasabah," tukasnya.

Pungutan OJK itu sudah berlaku mulai pada tanggal 1 Maret 2014 lalu,. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, pungutan ini berlaku ke seluruh industri jasa keuangan seperti pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Menurutnya, berlakunya pungutan pada awal Maret lantaran Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pungutan tersebut sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sudah ditandatangani Presiden Kamis atau Jumat kemarin. Mulai 1 Maret ini diberlakukan," katanya

Sedangkan menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, berlakunya pungutan lantaran PP sudah ditandatangani presiden. Ia menambahkan, besaran pungutan tiap industri berbeda satu sama lain. Menurutnya, pungutan OJK ini akan ditarik secara tiga bulanan.

"PP sudah ditandatangani. Pembayaran per triwulan, mulai ditarik triwulan pertama. Besarannya tidak berubah ya seperti yang pernah disebutkan sebelumnya," kata Nurhaida.

Untuk diketahui, terdapat enam jenis pungutan yang disiapkan OJK. Pungutan tiap industri jasa keuangan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mulai dari aset, pendapatan usaha, imbalan jasa hingga dipatok angka yang diukur dari jumlah aset perusahaan.

Misalnya jenis pungutan sebesar 0,03 persen sampai 0,06 persen dari aset dalam satu tahun. Pungutan ini berlaku kepada Bank Umum, BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Lembaga Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.

Selain itu, pungutan ini juga berlaku pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya seperti Pegadaian, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. [agus]

BERITA TERKAIT

MLJ Tawarkan Kupon Bunga Hingga 9% - Rilis Project Bond Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Dana pengembangan bisnis dan termasuk pelunasan investasi kredit, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui anak perusahaan,…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

Pemkot Palembang Minta Tambah Stok Blanko KTP

Pemkot Palembang Minta Tambah Stok Blanko KTP NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, meminta Kementerian Dalam Negeri…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Bangun Infrastruktur SID Butuh Rp650 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan biaya untuk investasi pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Debitur atau…

BNI Dukung Peremajaan Kelapa Sawit

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung program pemerintah dalam percepatan peremajaan…