Peredaran Upal Diklaim Masih Terkendali - Memasuki Pemilu

NERACA

Jakarta - Politik uang atau money politics sudah sangat lazim terjadi jelang-jelang pesta demokrasi, biasanya pada momen seperti itu banyak pula sindikat maupun beredar uang palsu (upal). Untuk meredam itu, Bank Indonesia (BI) akan berupaya keras meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu selama periode Pemilu 2014. Dikhawatirkan derasnya peredaran uang pada saat pemilu membuat potensi praktik pemalsuan uang meningkat, kendati demikian BI mengklaim tidak banyak peredaran uang palsu bisa dikontrol dan kendalikan.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan pesta demokrasi berjalan setiap 5 tahun sekali, bahwa untuk pemilu 2014, diyakini peredaran uang palsu masih terkendali. "Kita selama ini karena mengikuti kondisi pemilu, dari setiap 5 tahun kondisi sama dan terukur, terawasi dengan baik," kata Agus, Jakarta, kemarin.

Maka dari itu, sambungnya walaupun diyakini dapat terkendali tapi tetap pengawasan peredaran uang harus terus diperketat, selain itu juga pengawasan uang palsu bisanya harus diperketat menjelang perayaan hari raya keagamaan. “Memang terjadi peningkatan peredaran uang palsu di 2013 dibandingkan dengan 2012, tapi intinya masih terkendali,” imbuhnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang palsu yang ditemukan pada bulan Januari 2014 sebanyak 11.720 lembar atau lebih banyak ketimbang Januari 2013 sebanyak 9.746 lembar. Sedangkan, pada Januari 2012, BI mendapati uang palsu sebanyak 7.696 lembar. "Secara umum peredaran uang terkendali. Kalau ada yang perlu kita perhatikan kemarin terkait dengan uang palsu. Uang palsu ada sedikit meningkat tapi tidak besar. Itu sudah kita awasi," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala BI Perwakilan Wilayah IX (Sumut-Aceh), Difi A Johansyah,belum mengkhawatirkan, namun perlu diwaspadai peningkatan peredaran uang palsu tersebut menjelang Pemilihan Umum ini. "Seperti halnya peredaran uang, uang palsu sebenarnya juga tidak ada kaitan dengan Pemilu. Tapi begitu pun peredaran uang palsu itu tetap diwaspadai karena mendekati Pemilu biasanya aktivitas perekonomian meningkat," katanya.

Untuk itu sosialisasi soal uang dan cara mendeteksi sederhana keaslian/palsunya uang itu yakni dengan dilihat, diraba, diterawang terus dilakukan. Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengurangan penggunaan uang tunai dengan cara menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Berdasarkan data yang ada temuan uang palsu pada Februari 2014 tercatat sebesar Rp13,760 juta terdiiri atas 71 lembar pecahan Rp100.000, sebanyak 125 lembar pecahan Rp50.000, 19 lembar uang Rp20.000 dan tiga lembar pecahan Rp10.000.

Temuan uang palsu itu menurun 10,29 persen dibandingkan posisi Januari 2014. Namun meski menurun dibandingkan posisi Januari, tetapi temuan uang palsu di Februari itu jauh lebih tinggi dari jumlah di akhir 2013 yang hanya sebesar Rp6,905 juta dan itu harus diwaspadai.

Sedangkan menurut Sutomo, pengamat politik dari Universitas Jember, mengatakan politik uang tetap akan mewarnai pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun ini. Saat ini, kata dia, banyak calon anggota legislatif dan tim sukses yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan harapan agar dipilih.

"Sebagian besar masyarakat bersikap pragmatis dalam politik dan kondisi ekonomi masih kacau. Pasti ada saja yang memanfaatkan situasi untuk mengedarkan uang palsu," tegasnya. [agus]

Related posts