Sertifikasi Minim, SDM Indonesia Lemah

Kamis, 20/03/2014

NERACA

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tinggal menunggu bulan saja yang mulai diberlakukan pada 2015. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakui, pemerintah cukup lemah dalam hal sertifikasi tenaga terampil. Padahal dokumen itu diperlukan warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Misalnya untuk tenaga profesi, seperti perawat, dokter, insinyur, atau akuntan. "Jujur saja, bahwa salah satu hal yang paling belum kita persiapkan adalah sertifikasi. Dan sertifikasi itu lebih pada soft skill, bukan hard skill," kata Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat di Jakarta, kemarin.

BNP2TKI mengaku tak berhak menerbitkan sertifikasi. Sebab itu wilayah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumhur menilai, bila kondisi penerbitan sertifikasi seperti sekarang, serapan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bisa surut. Bahkan, modal asing dari ASEAN yang masuk ke negara ini akan lebih suka mempekerjakan ekspatriat. "Kalau tidak, kita yang akan diserbu. Boleh jadi modal asing akan mengundang orang asing, itu yang berbahaya," tandasnya. Selain sertifikasi lemahnya penguasaan bahasa Inggris di kalangan pekerja menjadi kendala tersendiri. Bukan cuma tenaga non-terampil, Jumhur menyatakan banyak pekerja profesional seperti akuntan atau insinyur masih kesulitan berbahasa Inggris. Dari data BNP2TKI, tenaga kerja terampil Indonesia sebenarnya sangat diminati pasar internasional. Misalnya pelaut untuk kapal pesiar atau kapal dagang, yang saban tahun terserap 15.000 orang. Belum lagi ratusan tenaga perminyakan yang banyak bekerja di Timur Tengah.

Sayangnya, dalam konteks MEA, justru tak banyak pekerja terampil terserap di negara-negara Asia Tenggara. "Paling banyak ke Middle East. Di Asean malah belum banyak. Makanya kalau di Asean itu saya khawatir, karena kita tidak banyak menempatkan di situ, dan sedikit sekali sertifikasi," paparnya. Bangga rekrut ekspatriat

Hal senada juga disuararakan Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Dia mengingatkan bila pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia.

"Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orang-orang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak, pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton," kata Timotius.

Hal ini diperparah dengan kegemaran perusahaan Indonesia merekrut tenaga ekspatriat. Lembaga HSBC menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memberi gaji pekerja asing tertinggi di dunia.

Sekitar 22 persen ekspatriat di Indonesia menerima gaji USD 250.000 alias Rp 3,9 miliar per tahun, atau ketika dipecah lagi menjadi Rp 325 juta per bulan. Sementara ekspatriat yang tahun lalu bekerja di Indonesia mencapai 48.000 orang.

Sedangkan menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurut dia, untuk menghadapi MEA 2015, Indonesia belum memiliki persiapan sama sekali. " Indonesia dari segala segi termasuk industri keuangan seperti perbankan, asuransi, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) bahkan transportasi, semuanya tidak siap," ujarnya.

Lebih lanjut Sofyan juga menjelaskan, ketidaksiapan tersebut terjadi akibat pemerintah Indonesia yang tidak fokus mempersiapkan semuanya. "Ya karena memang pemerintahnya tidak menyiapkan diri untuk menyambut MEA," imbuh Sofjan.

Seharusnya, tambah dia, Indonesia harus bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan agar bisa memiliki daya saing di MEA nanti. "Indonesia itu harusnya bisa mengoptimalkan semua dengan baik, kalau pemerintah belum siap, ya mereka mestinya mengkaji kembali. Jangan sok siap kalau memang belum siap. Tapi, kalau memang ingin maju yang siapkan dari sekarang," tegasnya. [agus]