Pemerintah Diminta Tinjau Kembali Pelaksanaan - PMK 131/2013

NERACA

Jakarta - Industri rokok kecil dan menengah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI) meminta Pemerintah untuk segera meninjau kembali tentang pelaksanaan PMK 131 Tahun 2013 tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan. Peraturan yang telah berjalan 5 (lima) bulan ini merupakan revisi dari PMK nomor 78 tahun 2013.

Ketua Harian FORMASI Heri Susianto mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah untuk meregulasi afliasi/hubungan keterkaitan khususnya yang dimiliki pabrikan skala besar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, terlebih saat ini pihak Kementerian Keuangan belum menghasilkan tindakan nyata semenjak diberlakukan PMK 131 pada bulan September 2013 yang lalu.“Ini semua karena grup afiliasi pabrikan besar tersebut sudah langsung bersiasat untuk menghindari peraturan afiliasi itu, dan ketika PMK 131 diberlakukan,” kata Heri di Jakarta, kemarin.

Dia menuding para grup afiliasi ini sudah dalam posisi aman dari sisi legalitasnya walaupun ada 1-2 pabriknya yang sengaja dikorbankan masuk ke Golongan 1 namun kenyataannya sebagian besar dari grup afiliasi tersebut masih aman dan leluasa bermain di golongan rendah, malah ironisnya yang dibidik oleh pihak Bea & Cukai adalah kelompok di golongan Kecil Menengah. “Kami mendukung pemerintah dalam mengatur hubungan keterkaitan untuk menciptakan iklim usaha kondusif berlaku disetiap golongan baikgolongan besar maupun golongan menengah kecil. Permasalahan ini diawali dengan praktik yang dilakukan oleh pabrikan besar dengan membentuk afliasi yang bermain di golongan kami, yaitu golongan 2 dan 3. Formasi telah berjuang sejak tahun 2010 agar pangsa pasar yang kami miliki di golongan 2 dan 3tidak terusdicaplok oleh grup afliasi yang dimiliki oleh pabrikan besar. Sudah 4 tahun dengan berbagai perubahan PMK tentang hubungan keterkaiatan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, tapi sampai saat ini belum terlihat hasil yang konkret,” tegas Heri Susianto. Sehubungan hal tersebut, FORMASI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengkaji lagi regulasi hubungan keterkaitan agar bisa berjalan lebih efektif, konkret, ketat danharus diberlakukan KHUSUS untuk Golongan I dan grup afiliasinya. “Pada dasarnya kita harus kembali kepada tujuan awal dari regulasi ini. Solusinya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi kepada afliasi yang dimiliki oleh pabrikan besar yang masih bermain di golongan kami demi terciptanya kesetaraan usaha antara besar dan menengah kecil. Kita ingin golongan kami steril dari invasi afliasi pabrikan besar,” tandas Heri.

“Kalau pemerintah tidak merespon permintaan kami ini, berarti ada indikasi bahwa keberpihakan Pemerintah terhadap Golongan Kecil Menengah memang sudah pudar dan tidak lama industri rokok kecil dan menengah di Indonesia akan mati. Bayangkan berapa banyak jumlah pengangguran yang akan diakibatkannya, Semoga pemerintah bertindakadil dalam menyikapi aspirasi kami dari industri menengah kecil,” demikian kata Heri. [bani]

BERITA TERKAIT

Pelanggan Diminta Registrasi Nomor Prabayar

Telkomsel mengimbau pelanggan untuk segera melakukan registrasi nomor prabayar yang divalidasi sesuai dengan data kependudukan yang berlaku. Batas akhir masa…

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…