Gugatan Pengusaha Dinilai Salah Langkah - UU Minerba

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) telah salah langkah dengan mengajukan uji materi pasal 103 dalam Undang-undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apemindo telah salah paham dalam memandang pasal yang tercantum dalam UU Minerba. "Apemindo menyatakan bahwa pasal 103 pemegang IUP wajib mengolah dan memurnikan di dalam negeri, mereka memandang tidak melarang ekspor law material, itu salah," kata

Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM R Sukyar dalam diskusi publik kepastian hukum pemanfaatan batubara, di Gedung Kahmi Jakarta, Jumat (14/3).

Uji materi diajukan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) terkait pasal 103 yang menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Apemindo mengajukan gugatan lantaran tidak ada ketentuan dalam UU Minerba yang melarang ekspor mineral mentah.

Menurut Sukyar, jika MK mengabulkan ajuan Apemindo maka industri pertambangan akan mengalami kekacauan. Pasalnya, saat ini kebijakan larangan ekspor tersebut sudah menjadi patokan."Kalau MK mengabulkan maka terjadi chaotik. Semua investasi smelter berantakan karena mereka percaya kebijakan larangan ekspor," ungkap dia.

Dia juga mengatakan pasal 103 memiliki semangat pelarangan ekspor mineral mentah dan pengolahan dan pemurnian mineral akan membangun industri manufaktur di dalam negeri."Saya tidak ahli hukum tapi jiwa UU itu, kita mau membangun industri manufaktur di dalam negeri," jelas Sukyar.

Sukhyar pun menuturkan Indonesia harus belajar dari Tiongkok dalam mengelola komoditas nikel. Pasalnya produk pengolahan dan pemurnian Negeri Tirai Bambu itu sekarang menjadi jawara di seluruh dunia, padahal pengolahan dan pemurnian itu baru dilakukan di awal 2000. Komoditas bauksit Indonesia diekspor mentah sejak 1938, namun, baru tahun ini pengolahan dan pemurniannya dilakukan oleh PT Aneka Tambang di Tayan, Kalimantan Barat. Sedangkan komoditas nikel juga baru digarap PT Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia.

Lebih lanjut, Sukhyar menyebut kebijakan larangan ekspor mentah Indonesia yang mendongkrak harga nikel dan bauksit. Hal ini dikarenakan pasokan nikel dan bauksit di Tiongkok yang selama ini berasal dari Indonesia mulai berkurang."Kalau MK mengabulkan, maka bakal terjadi chaos. Semua investasi smelter berantakan karena mereka percaya kebijakan larangan ekspor," ungkap dia.

Dia pun menuturkan pemerintah akan menerapkan hilirisasi pada batu bara seperti yang sudah dilakukan pada komoditas mineral. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara. Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara."Peraturan Pemerintah akan direvisi, satu bulan ini selesai," imbuh Sukyar.

Sukyar menambahkan, perubahan Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk pengatur hasil produksi batu bara yang nantinya akan diolah dan dimurnikan."Kami ada kebijakan perubahan diversifikasi batu bara," kata dia..

Namun, lanjut dia, Peraturan Pemerintah tersebut akan berbeda dengan Peraturan yang diterapkan pada komoditas mineral. Untuk batu bara peningkatan nilai tambah hanya sebatas anjuran.

BERITA TERKAIT

Moody’s Naikkan Peringkat XL Axiata - Profil Keuangan Dinilai Stabil

NERACA Jakarta – Meski pencapaian kinerja keuangan di kuartal pertama 2018 tidak terlalu positif dengan laba bersih terkoreksi 63% dari…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko - PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…