Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi Agustus akan menjadi bulan inflasi tertinggi di tahun ini. Namun, BPS memperkirakan inflasi pada bulan yang bertepatan dengan datangnya Ramadan dan Lebaran itu masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Adalah Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan tahun lalu laju  inflasi saat Ramadan hingga Lebaran bisa mencapai 1,59 % karena harga sembako naik dipicu melonjaknya harga cabai. Tahun ini, tren sampai Juli ini hanya harga beras saja dari 9 bahan pokok yang melonjak tinggi. Komoditas lainnya cenderung stabil, bahkan minyak goreng, gula pasir, dan cabai cenderung mengalami deflasi. Karena itu, prediksi inflasi Ramadan sampai Lebaran tahun ini di bawah kondisi tahun lalu.

Melihat pernyataan Kepala BPS itu rasanya kebijakan pengendalian inflasi pada medio Ramadan terasa lebih ringan ketimbang tahun lalu. Keadaan ini tentunya tidak membuat pihak yang berkaitan dengan stabilisasi harga menjadi lengah sehingga yang diperkirakan dan kenyataannya menjadi berbeda sekali.

Peringatan akan terjadinya kenaikan inflasi perlu mendapat perhatian serius. Wakil rakyat maupun akademisi juga mengingatkan hal tersebut, mengingat target inflasi pada tahun ini yang sebesar 5,3 % rasanya sulit dipenuhi. Belum lagi masalah harga BBM di tingkat internasional yang bertengger di atas US$100 per barel, jika tidak diadakan langkah penyesuaian harga tentu akan menguras banyak defisit pada anggaran pemerintah.

Kenaikan harga harga beberapa barang kebutuhan pokok secara khusus pada Ramadan diduga karena naiknya permintaan kebutuhan pokok, kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat di bulan puasa, buruknya tata niaga, mata rantai perdagangan yang panjang, buruknya infrastruktur distribusi, aksi pedagang yang memiliki modal besar dan serangan hama di sejumlah daerah penghasil beras.

Di sisi lain, dilihat dari kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian dan pangan mengalami kegagalan karena sumber daya (anggaran terbatas), prasarana pendukung tidak optimal, kebijakan bersifat parsial, antarsektor tidak sinkron, dan kebijakan di lapangan tidak efektif.

Memang untuk mencapai  swasembada pangan dibutuhkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berbagai kebijakan antarinstansi dan wilayah harus sistematis, terkait dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Kebijakan jangka pendek yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana mencegah lonjakan besar kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya (seperti transportasi) yang memberatkan sebagian besar masyarakat.

Pemerintah sudah selayaknya  menyusun langkah yang tepat, terpadu, dan konkret agar kenaikan harga yang selalu berulang tiap Ramadan dapat diantisipasi sedini mungkin. Koordinasi kesiapan pangan sangat penting. Persediaan stok yang diperkirakan hanya cukup untuk 3 bulan ke depan cukup rawan, sementara saat Lebaran dipastikan konsumsi beras mengalami kenaikan karena banyak warga menyiapkan makanan jelang Lebaran.

Ketersediaan komoditas selain beras yang termasuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, daging (sapi dan ayam), minyak tanah/elpiji, cabai (merah, keriting, dan rawit) serta sayur-mayur (sawi, bayam dan kangkung) harus terjamin. Sekiranya terjadi kenaikan harga bahan pokok karena semuanya diserahkan kepada pasar bebas, biasanya bisa menarik kenaikan harga barang lainnya.

Sudah saatnya Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, perlu bertanggung jawab terhadap pergerakan harga bahan pokok secara nasional, mengingat masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota berbagai lembaga terkait harus sudah berkoordinasi dan melakukan perencanaan yang matang.