Depok - Wakil Walikota Depok DR.K.H.Idris Abdul Shomad menilal tingginya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2013, karena pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya berkeinginan minta dana besar tapi tidak mampu merealisasikannya. Demikian dikemukakannya saat menutup Musrenbang RKPD 2014 untuk APBD 2015, akhir pekan kemarin.

Dijelaskannya, sebetulnya dalam perencanaan program dan kegiatan dalam APBD sudah menjadi skala prioritas. "Jadi banyak pejabat di OPD tidak punya keinginan padahal mampu merealisasikan dana yang diberikan. Sebaliknya banyak pula pejabat OPD yang berkeinginan minta dana besar, tapi tidak mampu merealisasikan kegiatannya sesuai dana yang telah diberikan," kata Idris.

Akibatnya, tandas wakil Walikota ini, SILPA jadi membengkak dan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan oleh Walikota jadi tidak maksimal peruntukkannya sesuai yang direncanakan berdasarkan prioritas. "Apalagi PAD kita saat ini masih kecil yang hanya selkitar Rp500 miliar dari total APBD yang Rp2,2 triliun dirasakan sangat sulit mengaturnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dana pembangunan," kata Idris.

Namun, Idris Shomad memuji Kadispora Parsenibud, Misbachul Munir yang dalam usulan RKPD 2015 merencanakan dana OPD nya sekitar Rp70 miliar. Dana ini dirancang untuk meningkatkan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran, Wisatawan dan Pasar Industri Kreatif yang akan dibuka di objek wisata. "Target kami akan menjadikan Kota Depok sebagai Daerah Tujuan Wisata yang di tahun 2015 akan mencapai sekitar 1,5 juta wisatawan domestik dan luar negeri," tuturnya yang optimis akan menambah perputaran uang yang akan menggairahkan perekonomian Kota Depok sekitar Rp3 triliun.

Bahkan, pujian Idris Shomad yang ramai dibicarakan akan menggantikan Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Depok 2016 -2021, juga disinyalir akan didampingi birokrat; yakni Kadispora Parsenibud, Misbachul Munir. "Saya siap dan boleh saja jika disandingkan dengan Pak Idris Shomad dalam Pemilukada pertengahan 2015 nanti dalam pemilihan walikota baru," jawabnya saat ditanyakan NERACA.

Sementara itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok Tahun 2014 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2015 merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan dan program kegiatan daerah, yang telah diusulkan melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan dan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasil kesepakatan Musrenbang inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RKPD untuk APBD Tahun Anggaran 2015 yang menjadi pedoman belanja pegawai dan pemerintah di tahun diadakannya Pemilihan Walikota Depok untuk mengganti Walikota sekarang Nur Mahmudi Ismail.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara organisasi pemerintahan.

Berdasarkan data keterangan yang dipeoroleh NERACA, maksud dan tujuan Musrenbang RKPD  untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota yang mencakup; yakni kesepakatan arah kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan Provinsi. Juga usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang di Kecamatan, atau sebelum musrenbang Kota dilaksanakan.

Selain itu, juga indikator kinerja program dan kegiatan prioritas kota, prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi. Musrenbang 2014 mengusung Tema: "Akselerasi Perncapaian Visi Kota Depok yang Makin Nyaman, Produktif, dan Demokratis".

Sementara Kepala Bappeda Kota Depok,Drg. Hardiono, Sp.BM memberikan penghargaan serta apresiasi seluruh peserta Musrenbang yang telah menyepakati RKPD tahun 2015.

Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto, MM mengatakan, tahun ini adalah kesempatan terakhirnya dapat terlibat dan berdiri di Musrenbang Kota Depok sebagai Ketua DPRD. Pada kesempatan terakhir, DPRD Kota Depok akan memberikan yang terbaik dalam merancang, membahas, dan menetapkan untuk anggaran  Kota Depok 2015 tahun.

Rintis juga berpesan agar penyusunan Musrenbang harus selaras dengan RPJMD, Kepala OPD harus merealisasi target-target yang sudah di susun, demi kepentingan masyarakat Kota Depok.

Sedangkan Walikota Depok mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan rangkaian dari proses penyelenggaraan pemerintah, proses perencanaan pembangunan Kota Depok, sebagai manifestasi dari pembangunan nasional. Setelah melalui perencanaan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, OPD, dan saat ini,

Nur Mahmudi juga menginformasikan bahwa, sekolah di Kota Depok yang mempunyai lahan dapat segera mengusulkan bantuan penambahan ruang kelas baru, ke Pemerintah Kota Depok. "Hal ini ditujukan agar menambah ruang kelas baru di Kota Depok, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar anaknya dapat tertampung di Sekolah di Kota Depok.

Terkait BPJS, kami terus berusaha mengkomunikasikan dan mengajak RS. swasta yang ada di Kota Depok agar mau melakukan kerjasama, agar masyarakat anggota BPJS diterima di RS tersebut, kami juga sedang mengupayakan lahan-lahan untuk ruang terbuka hijau di Kota Depok, rencananya di sekitar Bumi Wiyata, dan lahan RRI, akan segera difikirkan, dikomunikasikan, dengan pihak-pihak terkait," kata Walikota Depok.