NERACA

Denpasar – Di salah satu hotel berbintang di Pulau Dewata, kementerian Perindustrian bersama Forum wartawan industri melakukan workshop pendalaman kebijakan industri nasional. Peserta, yang memang rata rata awak media nasional pun sangat antusias mengikuti kegiatan paparan dari Sekertaris Jenderal, Direktur Jenderal, sampai akhirnya ditutup oleh Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun.

Dalam kesempatan pembukaan, Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari mengatakan pemerintah targetkan pertumbuhan industri mencapai dua digit pada 2020. "Pertumbuhan industri bisa meningkat sebanyak dua digit dalam 5 tahun kedepan. Pada 2013, pertumbuhan industri mencapai 6,1%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,8%," jelas Ansari pada Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan di Denpasar, Bali, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Sekjen mengatakan kita sedang menyusun dan membuat proyeksi pertumbuhan industri kedepan, angkanya masih dikalkulasi. Kita berharap pada 2020 industri tumbuh dua digit, mungkin bisa 10% lebih.

Dia mengatakan, dalam 3 tahun belakangan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan industri lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, meskipun pada tahun lalu, pertumbuhan industri tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,5%. "Untuk target, kita mengharapkan harusnya sudah bisa tumbuh sebesar 8%, tapi melihat kondisi dalam negeri kalau misalnya bisa mencapai 7% saja sudah cukup bagus. Tapi kita akan dorong terus pertumbuhan ini," lanjutnya.

Menurut Anshari, ada beberapa faktor yang harus dioptimalkan agar target pertumbuhan industri ini bisa mencapai dua digit, antara lain pemanfaatan sumber daya alam (SDA), dan pembangunan industri didalam negeri.

"Kalau upaya kita untuk mendorong hirisasi bisa dilaksanakan, SDA bisa diolah didalam negeri, adanya pembanguan pusat industri bisa terwujud dan adanya lembaga pembiayaan khusus untuk industri, maka target 2 digit itu bisa terlaksana pada 2020," tandasnya.

Disamping itu, Sekjen mengatakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 akan selesai dalam waktu 1 tahun. "Kalau dari peraturannya itu paling lama 2 tahun aturan pendukung sudah bisa diselesaikan, tapi Pak Menteri (MS Hidayat) minta peraturan turunan ini bisa selesai dalam waktu 1 tahun,"ujarnya.

Dia menjelaskan, keyakinan pemerintah dapat menyelesaikan peraturan-peraturan turunan ini dapat selesai dengan cepat karena dari awal penyusunan hingga pengesahan UU Perindustrian hampir tidak ada tanggapan negatif soal UU tersebut.

"UU Perindustrian termasuk undang-undang yang hampir tidak ada yang memberikan tanggap negatif soal UU ini, karena jelas keberpihakannya pada kepentingan nasional," jelasnya.

Menurutnya, ada tiga faktor yang mendukung penyusunan UU yang disahkan pada 15 Januari 2014 ini. "Ada faktor yang mendukung UU ini yaitu political support, public support, administrasi support," katanya.

Peraturan dari UU Perindustrian akan mengamanatkan 16 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), 12 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala mengatakan dibandingkan dengan negara lain sesama anggota ASEAN, pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang cukup lambat dan hanya tersentral di Pulau Jawa. Hal ini membuat investor enggan menanamkan investasinya di tanah air.

"Banyak permintaan kawasan industri untuk dibangun Pulau Jawa, akan tetapi pembangunan industri di Papua misalnya jauh lebih rendah, karena anggaran lebih banyak diperuntukkan untuk di Jawa,"ujarnya.

Dia mengatakan, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia yang dimana anggaran untuk membangun infrastruktur menjadi prioritas. "Kalau di Malaysaia, sebagian besar anggran pemerintah dialokasikan untuk membangunan infrastruktur mereka, dimana-mana ada jalan tol. Begitu juga dengan Thailand," lanjutnya.

Untuk bisa menyaingin kedua negara tersebut dalam pembangun infrastruktur, Arryanto mengatakan bahwa dalam 2 tahun kedepan fokus pembangunan harus pada infrastruktur. "Kedepan kita harus 2 tahun genjot pembangunan infrastruktur. Kalau perlu proses tender jangan 42 hari, harusnya bisa lebih dipercepat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono mengatakan, seharusnya sebagian besar anggaran APBN bukan diperuntukan untuk subsidi melainkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Subsidi BBM, listrik dan lain-lain itu mencapai Rp 300 miliar. Kalau separuhnya saja, Rp 150 miliar untuk pembangunan infrastruktur itu kan sangat baik. Kalau dinegara lain semakin tahun kendala waktu (akibat kemacetan) semakin efisien, tapi kalau disini semakin lama semakin parah (kemacetan)," tandasnya.

Disisi lain, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 1 Miliar untuk IKM Mengurus SVLK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menganggarkan dana sebesar Rp 1 miliar bagi industri kecil menengah (IKM) untuk mengurus perizinan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK).