NERACA

Jakarta- Setelah gagal mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk pembentukan lini usaha perkeretaapian untuk proyek monorel, manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengaku optimis dapat merealisasikan rencananya dalam waktu dekat ini. “Kalau RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 dari pemegang saham maka pada RUPS kedua, kuorum akan menjadi 60%, lebih rendah dari jumlah kuorum saat ini.” kata Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Kiswodarmawan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penyelenggaraan RUPS kedua untuk memperoleh persetujuan pemegang saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari hingga 21 hari ke depan. Karena bagaimanapun, untuk memasuki lini usaha perkerataapian tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan. Selain itu, pengelolaan monorel mewajibkan PT Adhi Karya untuk menjadi Badan Penyelanggara Kereta Api.

Diketahui, Adhi Karya akan menangani tiga proyek monorel pada 2014. Ketiga proyek itu adalah kereta monorel Bandara Soekarno-Hatta, kereta monorel Pelabuhan Teluk Lamong di Gresik, dan kereta monorel Jakarta Link Transportation (JLT) di Bekasi. Untuk proyek Jakarta Link Transportation (JLT), digagas bersama BUMN lainnya seperti PT Jasa Marga, PT INKA, PT Telkom dan PT Len Industri dengan mendirikan anak usaha untuk mengelola proyek monorel Kuningan-Bekasi Timur dan Cawang-Cibubur.

Sementara pada bisnis properti dan realti, perseroan mengembangkan apartemen, perumahan, hotel, dan mall di beberapa daerah di Indonesia. Tahun ini, kata Kiswodarmawan setidaknya ada tiga hotel yang dapat mulai dioperasikan. “Yang paling besar di Blok M, lalu Bekasi, dan di Medan,” ucapnya.

Untuk pembangunan ketiga hotel tersebut, menurut dia, pihaknya menginvestasikan dana sebesar Rp 422,54 miliar. Rinciannya, untuk hotel yang berlokasi di Blok M adalah sebesar Rp 231,04 miliar dengan perincian Rp 137,11 miliar diambil dari utang, dan Rp 93,94 miliar sisanya berasal dari ekuitas.

Adapun untuk pembangunan hotel di Bekasi sebesar Rp 110,08 miliar, yang mana Rp 88,05 miliar diambil dari utang dan sebesar Rp 22,01 diambil dari ekuitas. Sementara nilai investasi untuk yang ada di Medan hanya sebesar Rp 81,42 miliar dengan porsi sebesar Rp 56,99 miliar dari utang dan Rp 26,43 dari ekuitas.

Rencananya, untuk pengelolaan hotel tersebut nantinya, perseroan akan membentuk divisi khusus sehingga dapat memperoleh margin usaha secara optimal. “Untuk divisi hotel, jika jaringannya sudah memadai, baru kita bentuk usahanya sendiri. Karena kalau dilakukan dengan operator lain di luar manajemen ADHI, akan mengurangi hasil.” paparnya.

Asal tahu saja, dari total Rp21,1 triliun kontrak baru yang ditargetkan perseroan, sebesar Rp11,9 triliun atau sebesar 54,0% berasal dari jasa konstruksi, lini bisnis EPC diharapkan berkontribusi Rp2,7 triliun atau sebesar 12,2%, sedangkan untuk properti dan realti masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp777,7 miliar atau setara 6,2% dan 3,5%. Sementara untuk pendapatan usaha ditargetkan sebesar Rp14,7 triliun, atau meningkat 50,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,8 triliun. (lia)